<![CDATA[Abstrac This study aims to find out what factors cause the implementation of Article 39 Letter A of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management in South Pontianak District has not been implemented optimally and what are the community consciously implements Article 39 Letter A of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management in South Pontianak District. In this writing, the author uses empirical legal research methods that examine how law can work in society which is then based on the suitability of the theory needed by the author uses empirical legal research methods that examine how law can work in society which is then based on the suitability of the theory needed by the author in writing this research, using primary and secondary data sources, which are then described in the form of descriptive analysis with data generated based on data sources then described and described according to facts in the field or location This research is carried out which will further lead to conclusions. South Pontianak District is one of the sub-districts in Pontianak City that has waste handling that is not optimal as it should be and this study examines humans in the context of the role of the community and the government in an effort to prevent restrictions on waste disposal that cause damage or pollution to the environment. The final results in this study show that based on the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto that the implementation of Article 39 Letter A of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management in South Pontianak District has not been carried out properly. The causative factors are factors from Law Enforcement, Legal Facilities and Facilities factors, Community Factors. City regional regulations themselves are something that has been regulated in the constitution, which has a very important role in a country's order. Not all matters become the authority and business of the central government, therefore city regional regulations that are the interests of the city government are accommodated in regulations, for the sake of carrying out the duties and functions and authorities of the city government, it is stated in the city regional regulations so that it has a strong legal basis and is in line and in accordance with the Indonesian state order. Keywords : Waste, Community, Local Regulations, Government Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan Implementasi Pasal 39 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan belum terlaksana secara maksimal dan apa yang menjadi upaya dari pemerintah agar masyarakat secara sadar mengimplementasi Pasal 39 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana hukum dapat bekerja dalam masyarakat yang selanjutnya dilatari dengan kesesuaian teori yang dibutuhkan penulis didalam penulisan penelitian ini, dengan menggunakan sumber data secara primer dan sekunder, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif dengan data-data yang dihasilkan berdasarkan sumber data kemudian dideskripsikan dan digambarkan sesuai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian ini dilakukan yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan. Kecamatan Pontianak Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pontianak yang memiliki penanganan sampah belum optimal sebagaimana mestinya dan penelitian ini mengkaji manusia dalam konteks peran masyarakat dan pihak pemerintahan dalam upaya mencegah larangan-larangan pembuangan sampah yang mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa Implementasi Pasal 39 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Faktor penyebabnya adalah faktor dari Penegak Hukum, faktor Sarana dan Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat. Peraturan daerah kota sendiri merupakan suatu hal yang memang telah diatur dalam undang undang dasar, yang mana memiliki peranan sangat penting dalam sebuah tatanan suatu negara. Tidak semua hal menjadi wewenang dan menjadi urusan pemerintah pusat oleh karena itu peraturan daerah kota yang menjadi kepentingan pemerintah kota yang di akomodir dalam peraturan, demi berjalan nya tugas dan fungsi serta wewenang dari pemerintah kota maka hal tersebut dituangkan dalam peraturan daerah kota agar hal tersebut menjadi memiliki sebuah landasan hukum yang kuat dan sejalan serta sesuai dengan tatanan negara Indonesia.Kata Kunci : Sampah, Masyarakat, Peraturan Daerah, Pemerintah]]>
