This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fatwa Hukum
NIM. A1012201158, WAN BAYU RAMADHANU SETIAWAN
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA WEDHA"™S POP ART POTRAIT (WPAP) YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN NIM. A1012201158, WAN BAYU RAMADHANU SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac                     Painting is a result of art that has aesthetic value. Painting can also be a means of expressing one's soul in the form of paintings. Painting is a protected creation, this is stipulated in Copyright Law Number 28 of 2014, paintings are also intellectual property where the creator has economic rights over his work. Currently, there are many paintings where many of these works are commercialized without the permission of the original artist who created the painting which is detrimental to the copyright owner or related rights, the loss arises because of the relationship between the creator and the audience of the work, the problem is that the painting is uploaded to Instagram social media for commercial purposes without permission and knowledge of the copyright holder.                   The method used in this research is normative of law with statutory approach. This research is analytical descriptive law. The data sources of this research are secondary and tertiary data. While the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is done by literature study. Analysis of this research is done with qualitative techniques.                   The results of this study are copyright protection of WPAP works that are commercialized without permission which is very detrimental to copyright holders and benefit the copyright infringers, legal protection used is divided into two, namely preventive protection in the form of registration of Copyright license registration at the Directorate General of IPR Ministry of Law and Human Rights, as well as repressive protection in the form of settlement of a violation or dispute in the form of civil or criminal sanctions. And for sanctions for perpetrators who commercialize it are subject to article 115 of the UUHC, namely a fine of five hundred million rupiah.Keywords: Legal Protection,   Copyright,   Art  Abstrak  Karya lukisan merupakan hasil seni lukis beurpa tampilan yang memiliki nilai estetika. Seni lukis juga bisa sebagai sarana untuk mengekspresikan jiwa seseorang yang dituangkan dalam bentuk lukisan. Karya lukis ialah ciptaan yang dilindungi, hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, lukisan juga merupakan kekayaan intelektual dimana pencipta memiliki hak ekonomi atas karyanya. Saat ini banyak karya lukis yang dimana banyak karya tersebut dikomersilkan tanpa izin dari seniman asli pencipta karya lukis tersebut yang merugikan pemilik hak cipta atau hak terkait, kerugian tersebut timbul karena adanya hubungan antara pencipta dan penikmat karya, yang menjadi masalah adalah karya lukis tersebut diunggah ke media sosial Instagram untuk tujuan komersil tanpa izin dan sepengetahuan pemegang hak cipta.Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan penndekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat hukum deskriptif analitik. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dnegan teknik kualitatif.Hasil penelitian ini adalah perlindungan hak cipta atas karya WPAP yang dikomersilkan tanpa izin yang sangat   merugikan bagi pemegang hak cipta dan menguntungkan pihak pelanggar hak cipta tersebut, perlindungan hukum yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif berupa pendaftaran pencatatan lisensi Hak Cipta di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta perlindungan represif berupa penyelesaian sebuah pelanggaran atau sengketa berupa sanksi perdata ataupun pidana. Dan untuk sanksi bagi pelaku yang menkomersilkannya tersebut terkena pasal 115 UUHC yakni denda sebesar lima ratus juta rupiah.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Seni Lukis