This Author published in this journals
All Journal Focus: Jurnal of Law
Ibrahim, Idris Abas
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Cirebon Ibrahim, Idris Abas
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 1 (2021): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.156 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.150

Abstract

The application of good corporate governance encourages the management of savings and loan cooperatives (KSP) to carry out their business activities by paying attention to the principles of cooperatives and the principles of prudence so that they become cooperatives that are transparent, accountable, and responsive. This study uses a social, legal approach while the data is obtained through field research and literature. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The problems are formulated: (1) how is the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in savings and loan cooperatives in Cirebon ?; (2) what must be done so that the GCG principles can be fully implemented by KSP in Cirebon Regency? The results of the study concluded: 1) The application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Savings and Loans Cooperative (KSP) in Cirebon Regency is a necessity that must be carried out and enforced in Cirebon Regency. 2) Cooperatives in Cirebon have not fully implemented the principles of cooperatives, have more to do with the principles of GCG. 3) GCG principles must be part of cooperatives, especially in Cirebon Regency and generally for cooperatives in Indonesia. The following suggestions should be issued: 1) Regulations that regulate the obligation to apply cooperative principles and Good Corporate Governance should be published in the KSP so that the establishment of the KSP does not end with the closure of the KSP, which in the end is detrimental to its members. 2) KSP should be obliged to become a member of the Deposit Insurance Corporation so that if there is a KSP closure, it will not be detrimental to members who have deposited at the closed KSP. KSP members will trust KSP; 3) Guidance and supervision of cooperatives should be increased and intensified. Establish a National Accreditation Agency for Indonesian Cooperatives to spur improvement in managing cooperatives in Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM KEPAILITAN GUNA MELINDUNGI HAK PARA KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Ibrahim, Idris Abas; Luki, Luki
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.305 KB) | DOI: 10.47685/focus.v2i2.308

Abstract

Penelitian analisis yuridis terhadap peran kurator dalam kepailitan guna melindungi hak para kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU disebabkan dari adanya debitor yang tidak koperatif, tidak beritikad baik, atau menganak-emaskan salah kreditornya saja (curang, mentransfer harta kekayaannya, atau menyembunyikan hartanya) dalam melaksanakan putusan pernyataan kepailitan, yang mengakibatkan tugas kurator terhambat dan menjadi tidak maksimal untuk memenuhi hak dari para kreditor nya, yang menurut UU 1131 dan 1132 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dengan tujuan untuk menemukan dan melakukan pengkajian teroritis-normatif mengenai suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, serta praktik penerapan hukum kepailitan di pengadilan. Kurator dengan segala daya dan upaya harus segera melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Kurator harus segera mungkin berkordinasi dengan debitor atau kreditor agar dapat mengetahui letak aset yang dimiliki debitor pailit, hal ini dilakukan agar debitor tidak menyembunyikan, atau mentransfer harta kekayaannya, apabila debitor tidak kooperatif, maka kurator atau kreditor dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan antara lain:1). upaya paksa badan, yaitu debitor ditahan sementara dengan waktu tertentu hal ini dilakukan agar kurator dapat meminta segala keterangan mengenai harta pailit (pasal 93). 2) Actio Puliana, dimana segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor baik sebelum pernyataan pailit, atau sesudah pernyataan pailit yang dapat merugikan kepentingan kreditor dapat dibatalkan (pasal1341 KUHPerd) dan (pasal 41- pasal 44 UUK-Pkpu). Hasil penelitian menunjukan bahwa kurator masih terkendala oleh sikap debitor yang cenderung untuk menyembunyikan atau mentransfer hartanya, meskipun pada saat itu ia telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga hal ini membuat kurator harus bekerja ekstra lebih demi mengamankan seluruh harta pailit demi melindungi kepentingan para kreditor.
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 Ibrahim, Idris Abas
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.791 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.312

Abstract

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, baik itu gejala-gejala di perut bumi maupun akibat gejala-gejala cuaca dan perubahan iklim. Dalam mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauhmana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana alam di daerah. Upaya penanggulangan bencana BPBD Kota Cirebon disesuaikan dengan misinya BPBD mempunyai misi untuk mempercepat jangkauan penanggulangan bencana, meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana