Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.159-171

Abstract

Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana sebelumnya, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini berfokus pada aspek perdamaian dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia, serta berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada determinisme. Penelitian ini menyoroti integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP 2023, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, memberikan keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
Implementasi Aplikasi PVWatts dalam Menghitung Potensi Produksi Energi Surya pada Atap SPBU di Kabupaten Demak Nugraha, Rizky Adi; Larasati, Pangestuningtyas Diah; Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo
Prosiding Sains Nasional dan Teknologi Vol 14, No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN TEKNOLOGI 2024
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36499/psnst.v14i1.11958

Abstract

Akibat tidak tercapainya target bauran energi hingga tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia berencana merevisi target bauran energi 2025. Salah satu upaya mengejar ketertinggalan adalah meningkatkan infrastruktur PLTS Atap pada badan usaha yang memiliki aset bangunan dengan ketersediaan atap yang luas. Sejalan dengan hal ini, Pertamina telah memulai inisiatif Green Energy Station, yaitu pemanfaatan PLTS Atap di SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Semarang Demak menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang energi baru terbarukan (EBT). Penelitian ini mengevaluasi potensi bauran energi baru terbarukan melalui pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 26 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Demak. Melalui data koordinat maka PVWatts menjadi solusi menentukan kapasitas serta produksi energi yang dapat dihasilkan sistem PLTS. Hasil simulasi menunjukkan kapasitas total PLTS yang dapat dipasang 1.670 kWp, dengan produksi energi tahunan 2.518.642 kWh. Meskipun potensi energi yang dihasilkan cukup signifikan, implementasi proyek ini masih terhambat oleh batasan kapasitas PLTS yang ditetapkan berdasarkan langganan PLN. Berdasarkan penyesuaian kapasitas yang telah dilakukan maka hanya 17,6% yang dapat dimanfaatkan. Pembatasan ini mempengaruhi capaian bauran energi baru terbarukan.
Executive Risk in Indonesia's State-Owned Enterprises: A Juridical and Governance Analysis Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 5 No. 3: Maret 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v5i3.13322

Abstract

This paper presents a juridical and governance analysis of executive risk aversion in Indonesia’s State-Owned Enterprises (SOEs/BUMN). Despite their strategic economic role, qualified professionals increasingly decline BUMN executive positions due to systemic legal ambiguities and governance weaknesses. The study identifies a core tension between the Business Judgment Rule (BJR), which protects good-faith corporate decisions under Law No. 40 of 2007, and the expansive interpretation of “State Financial Loss” under anti-corruption statutes, which criminalizes ordinary business losses. Through doctrinal analysis and the case study of former Pertamina CEO Karen Agustiawan, the paper demonstrates how this legal dualism fosters a chilling effect on strategic leadership. It further examines how political patronage undermines merit-based talent management, rendering BUMN governance unattractive to qualified professionals. The analysis evaluates Indonesia’s 2025 BUMN reforms, including Law No. 1 of 2025, the dissolution of the Ministry of SOEs, and the creation of the Danantara holding agency, as a legislative effort to de-risk executive roles by clarifying asset status, strengthening BJR protections, and depoliticizing oversight. The paper concludes that while these reforms are structurally promising, their efficacy hinges on institutional buy-in from law enforcement and the judiciary, and recommends judicial guidance, depoliticized appointments, and talent mobility to restore confidence in BUMN leadership.
Co-Authors Larasati, Pangestuningtyas Diah Rizky Adi Nugraha