Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limbago: Journal of Constitutional Law
Oktavina, Yola
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP WISATAWAN LUAR NEGERI: Indonesian Oktavina, Yola; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.21542

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implikasi dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asing , 2). Bagaimana petugas imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap wisatawan asing yang menggunakan bebas visa kunjungan dan bagaimana memberikan sanksi hukum bagi warga negara asing yang melanggar kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif dari pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dan terlalu mudahnya syarat dan prosedur serta lemahnya penerapan sanksi hukum sehingga mudah disalahgunakan. kebijakan tersebut . 2). Ke depan, petugas imigrasi perlu lebih efektif dan selektif dalam menerima dan mengawasi warga negara asing yang akan masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan dan untuk pemberiannya harus ditinjau lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian dan pengenaan. sanksi hukum harus lebih tegas.
Co-Authors Meri Yarni