Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dilema Perizinan Alih Fungsi Bangunan Rumah Dinas TNI di Era Otonomi Daerah Purwanto, Adinda Putri; Pahlevy, Rifqi Ridlo
ResearchJet Journal of Analysis and Inventions Vol. 1 No. 2 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/researchjet.v3i1.12

Abstract

This study aims to apply the TNI Commander Regulation No. 49 of 2015 concerning the Utilization of State Property in the form of Land and/or Buildings within the TNI at the Home of the Military Command V Brawijaya Waru. The research method used is Socio Legal using a juridical approach and a sociological approach. The results of the study were seen from the practice at the Kodam V Brawijaya Waru official house, which is one of the buildings under the auspices of the competent agency within the TNI. Building a building is one of the activities to construct, update and expand houses or buildings converted into a place that allows it to be used for everything. From this research, it can be concluded that changing the function of this official house building must be adjusted to the permit of the TNI Commander Regulation No. 49 of 2015 and its law enforcement based on the competent authority in warning letters and fines that will be carried out, the existence of this TNI Commander Regulation is very important because it uses the Lex Specialis Derogate Generalis Principle.
Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Kusdiyanto, Mokhammad Angga; Pahlevy, Rifqi Ridlo
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2997

Abstract

Penelitian ini menyelidiki pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara yuridis pasca UU Desa, khususnya memeriksa kepatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang status badan hukum BUMDes. Melihat adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengembangan BUMDes. Dengan menggunakan pendekatan metodologis normatif, termasuk analisis perundang-undangan dan historis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian BUMDes yang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes yang tidak sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang penting. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendaftaran segera dan kesesuaian hukum BUMDes, yang menekankan implikasi yang lebih luas terhadap legitimasi operasional dan dukungan pemerintah.