Reginaldy, Brandon
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN BURUH WANITA DI DALAM PERUSAHAAN CIKARANG BEKASI Kancana, Ratna Pustika; Reginaldy, Brandon
Borneo Law Review Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v8i1.5583

Abstract

Perempuan merupakan bagian integral dari angkatan kerja global, namun mereka seringkali menghadapi tantangan resiko yang berbeda di tempat kerja dari rekan-rekan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan buruh wanita di dalam suatu perusahaan dengan fokus pada kebijakan dan implementasinya. Melalui analisis literatur, penelitian ini membahas beberapa aspek perlindungan yang penting bagi buruh wanita, termasuk kesetaraan gender, hak-hak reproduksi, keamanan di tempat kerja, kesejahteraan fisik dan mental, serta keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya adopsi kebijakan yang inklusif dan penerapan praktik-praktik terbaik untuk memastikan bahwa buruh wanita dilindungi dengan baik di tempat kerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan perlindungan buruh wanita dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan praktik yang ada. Kesimpulannya, perlindungan buruh wanita di dalam perusahaan membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek-aspek penting seperti keadilan gender, hakhak reproduksi, dan kesejahteraan secara menyeluruh, dengan keterlibatan aktif dari manajemen, pemerintah, dan serikat pekerja untuk memastikan keberhasilan implementasinya.
Efektivitas Izin Pertambangan Emas Rakyat di wilayah Ratatotok Sulawesi Utara Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Reginaldy, Brandon; Yusuf, Rayhan; Rahmania, Nadhila Viryanda; Nadifa, Shafina; Husain, Faisal Purnama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mining represents one of the government's initiatives aimed at fostering employment opportunities and, moreover, constitutes a crucial component of the broader strategy to foster community autonomy and resilience in meeting the basic necessities of life. The concept of community-based gold mining refers to a mining system that provides the management of mining sites to the local community for the purpose of gold extraction. Gold is a metal with a relatively high economic value, utilized in a multitude of ways, including as jewelry and as an investment. However, it is important to note that not all areas possess the requisite conditions for gold mining. This is exemplified by the Ratatotok area, situated on the south coast of North Sulawesi Island, which boasts a plethora of natural resources, including substantial mining potential. The implementation of this initiative is hindered by the presence of illegal gold mining operations, driven by the economic necessity of those who are unemployed or impoverished. This has led to a situation where many individuals in Ratatotok have resorted to opening illegal mines on community-owned land in order to generate immediate profits. This article will further examine the effectiveness of the People's Gold Mining License in Ratatotok, North Sulawesi, in preventing illegal gold mining in accordance with Law Number 3 of 2020. In order to ascertain the efficacy of measures taken to prevent the emergence of illegal gold mining in Ratatotok, it is necessary to adopt a normative juridical approach. This entails conceptualising the law as the written legislation or rules and norms that serve as a benchmark for human behaviour deemed appropriate.