Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Zainal Arifin, Muhamad
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kajian Inovasi Pewarnaan Kain Batik dengan Metode Penyemprotan Mesin CNC Zainal Arifin, Muhamad; Sudiarso, Andi
Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21632/jpmi.4.1.95-100

Abstract

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia melalui UNESCO. Pada proses pembuatan kain batik terdapat tiga proses utama yaitu, pemberian motif dengan malam (lilin), pewarnaan dan pelorotan. Pada perkembangan teknologi berpengaruh pada proses perlakuan dalam pembuatan batik, pada revolusi industry 4.0 dapat menjadi langkah dalam melestarikan produk batik dan meningkatkan jumlah produksi. Munculnya mesin pembuatan motif batik tulis pada kain menggunakan CNC (Computer Numerical Control) menjadi ide terhadap inovasi pewarnaan batik dengan cara penyemprotan warna pada kain batik menggunakan mesin CNC 3 Axis (X, Y, Z) agar dapat meningkatkan jumlah produksi kain batik, mempercepat proses pewarnaan dan melestarikan batik pada tingkat UMKM. Dalam hal ini peluang penelitian yang dapat direkomendasikan adalah inovasi baru pada proses pewarnaaan kain batik menggunakan metode penyemprotan dengan mesin dan menerapkan DOE (Design of Experiment) Metode Taguchi dan ANOVA sehingga dapat menentukan parameter optimal, selain itu penambahan uji beda warna untuk mengetahui kerataan warna dan konsistensi warna yang dihasilkan pewarnaan pada kain batik menggunakan metode penyemprotan.
The Implications of Government Disobedience in Carrying Out Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 on Forest Areas Zainal Arifin, Muhamad; Salman, Radian
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6021

Abstract

The implications of Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 resulted in the determination of forest areas as the legal basis for forest areas. Forest areas in the designation stage can no longer serve as a foundation for legal authority. Since the Forestry Law became law, the Decree on the Designation of Forest Areas across Indonesia has been changed. This means the legal reason for designating forest areas under the Transitional Provisions of Article 81 of the Forestry Law is no longer valid. The Government continues to use the Decree on the Designation of Forest Areas as a foundation for convicting individuals, imposing administrative penalties, restricting civil rights, and issuing permits. The Government's noncompliance with the Constitutional Court Decision infringes upon individuals' constitutional rights and results in environmental degradation due to the lack of oversight in forested regions. This research is normative juridical research (doctrinal research)
Keabsahan Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan Zainal Arifin, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4257

Abstract

Penelitian ini menganalisis keabsahan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan serta perlindungan hukum bagi pemegangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat HGU yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tetap dianggap sah selama belum ada pembatalan resmi dari pejabat berwenang atau keputusan pengadilan yang final. Pemegang HGU mendapat perlindungan hukum berdasarkan asas praesumptio iustae causa, yang menjamin keabsahan sertifikat hingga terbukti sebaliknya. Dualisme kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan sering memicu konflik akibat ketidakjelasan batas kawasan hutan dan hak atas tanah. Beberapa kasus hukum menunjukkan perlunya penyelesaian tumpang tindih melalui penguatan koordinasi antar lembaga dan penyempurnaan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum  bagi pemegang HGU. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.
Co-Authors Andi Sudiarso, Andi Radian Salman