Siswanto, Cecep Tedi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Effects of Land Abandonment in the Perspective of Justice Theory Siswanto, Cecep Tedi
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i1.1460

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the legal consequences of land abandonment in the perspective of justice theory. Abandoned land, especially land that is deliberately abandoned and not used by land rights holders does not reflect the principle of justice for the state and society in the social function of land rights, so the state must put it in order. This research is a normative juridical research with a statute approach. The results showed that the legal consequences of land abandonment can lead to the abolition of Land Rights or Management Rights. In addition, it can also cause legal relations and affirmation as state land former Abandoned Land directly controlled by the state. The results showed that the legal consequences of land abandonment can lead to the abolition of Land Rights or Management Rights. In addition, it can also cause legal relations and affirmation as state land former Abandoned Land directly controlled by the state. The legal consequences in terms of the theory of justice have fulfilled the values of justice because the regulation of abandoned land is not carried out unilaterally, but still involves the role of Rights Holders, Management Rights Holders, or Basic Land Tenure Holders.
Perbandingan dalam Penegakan Hukum E-Lelang Indonesia dan Malaysia Siswanto, Cecep Tedi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya penggunaan E-Lelang di Indonesia, sehingga diperlukan obeservasi perbandingan dengan negara yang telah menerapkan system yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan e-lelang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menganalisis regulasi dan kebijakan terkait di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-lelang di Malaysia berada di bawah otoritas Pengadilan Tinggi Malaya, yang memastikan kepastian hukum dan konsistensi, sedangkan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan keterlibatan berbagai instansi yang terpisah. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas dan koordinasi sistem e-lelang di masing-masing negara. Kesimpulannya, konsolidasi otoritas e-lelang di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mengoptimalkan sistem agar lebih efisien dan akuntabel.