<![CDATA[Nayila Rehman, M. Hamidi Masykur, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nayilarehman@student.ub.ac.id Abstrak Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan melalui BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, ketentuan lain memuat bahwa terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan terhadap keberatan tersebut masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna final dan mengikat pada Pasal 54 ayat (3) UUPK, menganalisis implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi putusan BPSK, serta menganalisis pengaturan putusan BPSK yang final dan mengikat mengenai ketidakpastian Pasal 54 ayat (3) UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan BPSK tidak dapat dikatakan final dikarenakan terhadap putusannya masih dapat diajukan 2 (dua) kali upaya hukum dan tidak mengikat dikarenakan putusannya yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Pasal 54 ayat (3) UUPK tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut menyebabkan banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Kepmen No. 350 Tahun dan 2001 dan Perma No. 1 Tahun 2006. Namun, ternyata BPSK masih menemui masalah dalam mengimplementasikan UUPK. Oleh karena itu, agar UUPK dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, maka diperlukan revisi terhadap UUPK seperti pencantuman klausula putusan BPSK bersifat final dan mengikat disertai dengan penambahan ketentuan pasal yang mengatur mengenai kompetensi BPSK terkait kasus yang dapat diajukan dan yang tidak dapat diajukan ke BPSK. Kata Kunci: BPSK, Final dan Mengikat, Putusan BPSK Abstract Consume dispute resolutions can take place outside courts but involve the Consumer Dispute Resolution Agency (henceforth referred to as BPSK) whose decision regarding this matter is final and binding. However, another provision implies that this final and binding decision can be brought further to the District Court for the request of appeal and further to the Supreme Court for cassation. This research aims to analyze the meaning of final and binding as referred to in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection law, analyze the legal implication of the Supreme Court Decision regarding the request for cassation following the issuance of the Decision by BPSK, and analyze the regulation of the decision issued by BPSK that is final and binding regarding the uncertainty in Article 54 paragraph (3) of Consumer Protection Law. This research employed statutory and case approaches. The research results reveal that the decision of BPSK cannot be deemed final, considering that legal remedies can still be proposed twice. It is not binding simply because it does not have any executorial power, meaning that Article 54 paragraph (3) of the Consumer Protection law cannot guarantee legal certainty. This situation has led further to appeals in the district court and cassations in the Supreme Court. To tackle this issue, the government issued Ministerial Decree Number 350 of 2001 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2006. However, the BPSK still faces issues in implementing the law concerned. Therefore, it is necessary to amend the Consumer Protection Law by adding a clause of the final and binding BPSK decision and adding the clause governing the competence of BPSK regarding which case can or cannot be proposed to the BPSK. Keywords: BPSK, BPSK Decision, Final and Binding]]>
