<![CDATA[Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan legalitas kepada masyarakat daerah Kota Samarinda dalam hal ini menggarap dan memiliki tanah negara melalui IMTN di sandingkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana kedudukan IMTN dalam Undang-Undang pokok dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pokok kajiannya adalah kajian hukum yang di konsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut temuan kajian, hak membuka tanah tercakup dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, artinya agar kedudukan pemakai hasil tanah negara atau IMTN menjadi milik perseorangan, maka harus ditingkatkan menjadi sebuah sertifikat. Selain itu, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Bab VI Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa IMTN berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang izin pembukaan tanah negara. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewenangan mengakses tanah negara, IMTN berhak mendapatkan keuntungan tertentu. kedudukan pemanfaatan tanah negara IMTN masuk dalam Undang-Undang pokok Agraria, yaitu pada rumusan Pasal 16 tentang hak membuka tanah. IMTN masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi 1 kali. Kata Kunci: Analisis, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Peraturan Wali Kota Samarinda Abstract This research departed from the issue of legality arising in Samarinda city regarding the use of land under the ownership of the state on the Permit to Open the Land Under the Ownership of the State (henceforth referred to as IMTN) seen from the perspective of Basic Agrarian Law in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research employed a normative method with a legal study linked to the current norm in society, and this norm should be the reference for all people. The study of opening land under the ownership of the state is set forth in Article 16 of Basic Agrarian Law. That is, to allow for the use of land under the state’s ownership requires the transfer of the status of land to title. This matter also complies with Regional Regulation Number 2 of 2019 Chapter VI of Article 9 Paragraph 1 implying that the use of the land concerned only lasts for 3 years and may extend once according to Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Permit to Open Land Under the Ownership of the State. The Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the authority to access the state’s land, the IMTN may be entitled to certain benefits. The standing to use land of the state under IMTN is included in Basic Agrarian Law, particularly in Article 16 regarding the right to open land. IMTN lasts for 3 years and can be extended once. Keywords: Analysis, Permit To Open The Land Under The Ownership Of The State, The Mayor’s Regulation Of Samarinda]]>
