Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Berita Kedokteran Masyarakat
Ramadhani, Andi Febryan
Unknown Affiliation
Nursing Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Policy in practice: mengakhiri polemik puskesmas 24 jam dengan mereplikasi dan mengembangkan program Sistem Jemput Bola Brigade Siaga Bencana (SIJEMPOL BSB) dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia Ramadhani, Andi Febryan
BKM Public Health and Community Medicine PHS7 Accepted Abstracts
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objective : Artikel ini mengeksplorasi dampak besar implementasi SIJEMPOL BSB sebagai kebijakan inovatif dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantaeng serta kemungkinan program ini direplikasi dan dikembangkan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Content : SIJEMPOL BSB (Sistem Jemput Bola Brigade Siaga Bencana) merupakan sebuah inovasi program pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: No.430/595/XII/2009 tentang Pembentukan Tim Emergency Service. Program ini menjawab permasalahan sulitnya akses masyarakat desa dan pelosok terhadap pelayanan kesehatan karena topografi daerah yang bergunung-gunung dan berbukit sehingga seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan terutama bagi ibu yang membutuhkan bantuan persalinan. Setidaknya pada 2013-2016, SIJEMPOL BSB berhasil menihilkan kasus AKI dan AKB di Kabupaten Bantaeng. Layanan SIJEMPOL BSB ini bisa diakses oleh masyarakat secara gratis selama 24 jam dengan menghubungi call center 119. Satgas BSB akan tiba di lokasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam durasi 10-15 menit setelah laporan masuk. Hingga tahun 2017 Kabupaten Bantaeng memiliki 5 posko BSB dengan 20 dokter umum, 49 perawat dan 12 unit ambulance yang memiliki fasilitas medis cukup lengkap. BSB juga melakukan tindakan triase pra rujukan dimana penyakit pasien dengan kategori “ringan” cukup diobservasi di rumah dan difollow up oleh puskesmas terdekat. Sementara itu penyakit pasien yang masuk kategori “sedang” langsung ditangani di puskesmas rawat inap atau ruang observasi BSB sedangkan yang masuk kategori “berat” langsung dirujuk ke RSUD. Belajar dari keberhasilan program ini di Kabupaten Bantaeng, tidak berlebihan jika mengatakan program ini layak untuk dicoba direplikasi dan dikembangkan dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Sekaligus juga mengakhiri polemik tarik ulur keberadaan Puskesmas 24 Jam yang selama ini dianggap tidak efektif dan efisien. Puskesmas 24 Jam yang bersifat pasif karena hanya “menunggu” pasien bisa saja digantikan oleh sebuah model layanan kesehatan yang lebih progresif.
Rapid Assessment: Resiliensi Sistem Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular terhadap Pandemi COVID-19 di Puskesmas Kabupaten Sleman Ramadhani, Andi Febryan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 3 (2022): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.76385

Abstract

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap terganggunya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan penyakit tidak menular. Studi ini mengeksplorasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan kesehatan penyakit tidak menular dan respon sistem di Puskesmas dalam menghadapinya. Studi ini merupakan studi kualitatif dengan desain kajian cepat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari 4 orang dari Dinas Kesehatan, 4 orang Kepala Puskesmas dan 4 orang pengelola program penyakit tidak menular. Hasil penelitian menunjukkan pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan Posbindu/Posyandu Lansia, kunjungan rumah dihentikan sementara dan jumlah kunjungan pasien menurun. Faktor penyebab terganggunya pelayanan PTM antara lain kebijakan PPKM, ketakutan masyarakat dan kader, refocussing anggaran, penambahan beban kerja pada SDMK PTM dan minimnya inovasi. Respon yang muncul antara lain mengurangi jam kerja dan pelayanan, memisahkan alur pelayanan pasien, bekerjasama dengan promkes untuk mengajak masyarakat kembali kontrol, merangkaikan kegiatan screening PTM sekaligus dengan screening Covid-19,vaksinasi dan penimbangan balita serta memaksimalkan pendataan pasien melalui program kerjasama tersebut, mengikuti workshop manajemen PTM dan mengaktifkan kembali Posbindu institusi saat kasus sudah melandai. Beberapa Puskesmas menerapkan telekonsultasi dan mengajak pasien kontrol kembali melalui grup Whatsapp.
Co-Authors