<![CDATA[Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah gizi dari level pusat hingga daerah. Salah satu kebijakan yang saat ini diintensifkan adalah Dana Desa untuk menangani stunting secara langsung di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan strategis untuk mengoptimalkan penanganan stunting melalui penggunaan Dana Desa.Penelitian kualitatif ini menggunakan desain participatory action research. Tim peneliti melibatkan pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, perwakilan masyarakat, staf Puskesmas dan tokoh setempat dalam diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan di dua kecamatan (disebut “kapanewon” di Daerah Istimewa Yogyakarta), yaitu kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul) dan kecamatan Patuk (Kabupaten Gunung Kidul). Serangkaian kegiatan berlangsung dari bulan November 2021 hingga Juli 2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam menentukan kegiatan nyata yang tepat sesuai dengan menu yang terdapat dalam penggunaan Dana Desa untuk mengatasi stunting. Dukungan dibutuhkan tidak hanya saat menerjemahkan kegiatan, namun juga dalam pengelolaan kegiatan. Koordinasi antara pemerintah desa, Puskesmas setempat, kader pembangunan manusia, kader kesehatan dan pihak lain perlu ditingkatkan, terutama untuk mendiskusikan akar penyebab permasalahan stunting di desa tersebut dan mengidentifikasi intervensi yang tepat sesuai konteks lokal. Penerjemahan program ke dalam aktivitas yang sesuai dengan konteks desa setempat perlu dilakukan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan siklus perencanaan yang berlaku.Dana Desa untuk menangani stunting memungkinkan perencana di tingkat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan spesifik lokal yang mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat. Pengembangan kegiatan penanganan stunting perlu disesuaikan dengan alur perencanaan di tingkat desa, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.]]>
