Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Andrian, Zulkifli
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN PERIZINAN PIRT DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BAKPIA DAN MAKANAN RINGAN PELAKU UMKM DUSUN LOPATI, TRIMURTI, SRANDAKAN, BANTUL Kurniawan, Muhammad Fariez; Septiawan, Darul; Andrian, Zulkifli; Anggraini, Dita; Nisa, Alditta Khoirun; Zahira, Safna Tiara; Rizqi, Additya; Kemal Asyidiq, Muhammad; Widyastuti; Pratama, Zikri Fatua
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v6i2.3231

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada UMKM Industri Produk Bakpia danMakanan Ringan Dusun Lopati, Trimurti, Srandakan, Bantul. Menurut Kepala Dusun Lopati,Timurti, Srandakan, Bantul, baru terdapat 1 (satu) pelaku UMKM di Dusun Lopati yangsudah memiliki izin PIRT. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi para pelakuUMKM Industri Bakpia dan Makanan Ringan dusun Lopati untuk mendapatkan nomor izinPIRT. Kegiatan ini dilakukan dengan metode, penyuluhan sertifikasi halal oleh penyelia halalMajelis Ulama Indonesia, dan bimbingan teknis keamanan pangan dari Dinas KesehatanBantul dengan mengikutsertakan kegiatan pre test dan post test pada masing-masing kegiatan.Kegiatan diawali dengan Penyuluhan Bimtek Keamanan Pangan Industri Rumah TanggaPangan (IRTP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dilanjutkan dengan penyuluhanproses pengurusan Sertifikasi Halal oleh Penyelia Halal Majelis Ulama Indonesia sekaligusDosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kelompok KKN 098 UMY. Melalui fasilitasi dariKelompok KKN 098 UMY, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menghantarkan 6UMKM mendapatkan SPP-IRT (Bakpia 383, Bakpia Indri, Bakpia 065, Bakpia 93, StickTahu, dan Bolu Eko) yang diserahkan langsung kepada para pemilik UMKM. Denganmemiliki SPP-IRT ditambah dengan sertifikat halal, mutu dan keamanan produk akanterjamin sehingga kepercayaan dan minat beli konsumen meningkat yang pada akhirnya akanmemperluas area pemasaran dan peningkatkan volume penjualan produk UMKM IndustriBakpia dan Produk Makanan Ringan Dusun Lopati, Trimurti, Srandakan, Bantul.
DUALISME YURISDIKSI DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: KONSEP INTEGRATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR Andrian, Zulkifli
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.95032

Abstract

Abstract The eradication of corruption in Indonesia faces a dualism of jurisdiction between administrative law and criminal law in addressing state financial losses. The friction between these two legal regimes, particularly concerning the offense of abuse of authority, has generated legal uncertainty and fostered the phenomenon of policy criminalization, thereby hindering effective governance. This study employs normative legal research aimed at analyzing this dualism and formulating an integrative concept for the enforcement of corruption law. The analysis demonstrates that Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 constitutes a critical turning point by transforming the offense of state financial loss into a material offense and affirming the necessity of proving malicious intent (mens rea) to distinguish administrative violations (maladministration) from corruption offenses. To reconcile this contradiction, the study proposes a Conditional Priority Model as an integrative framework. This model requires that any alleged state financial loss be subjected to prior administrative review by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the Administrative Court (PTUN) as an entry gate. Escalation to criminal proceedings may occur only under specific conditions, namely where strong indications of mens rea are found, where other criminal offenses coexist, or where there is non-compliance with administrative sanctions. This concept is expected to enhance legal certainty, protect public officials from unjust criminalization, and focus law enforcement resources on genuine acts of corruption. Abstrak Pemberantasan korupsi di Indonesia dihadapkan pada dualisme yurisdiksi antara hukum administrasi negara (HAN) dan hukum pidana dalam penyelesaian kerugian keuangan negara. Friksi antara dua rezim hukum ini, khususnya terkait delik penyalahgunaan wewenang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan fenomena kriminalisasi kebijakan yang menghambat jalannya pemerintahan. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan bertujuan untuk menganalisis dualisme tersebut dan merumuskan sebuah konsep integratif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menjadi titik balik penting dengan mengubah delik korupsi menjadi delik materiil dan menegaskan pentingnya pembuktian niat jahat (mens rea) untuk membedakan antara pelanggaran administratif (maladministrasi) dengan tindak pidana korupsi. Untuk mendamaikan kontradiksi ini, penelitian merekomendasikan sebuah Model Prioritas Bersyarat (Conditional Priority Model) sebagai konsep integratif. Model ini mengusulkan agar setiap dugaan kerugian negara wajib melalui pengujian administratif oleh APIP dan PTUN terlebih dahulu sebagai pintu masuk. Eskalasi ke proses pidana hanya dapat dilakukan secara bersyarat, yakni jika ditemukan indikasi kuat adanya mens rea, adanya delik lain yang menyertai, atau ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, melindungi pejabat dari kriminalisasi, dan memfokuskan sumber daya penegakan hukum pada korupsi yang sesungguhnya.
Co-Authors Anggraini, Dita Kemal Asyidiq, Muhammad Kurniawan, Muhammad Fariez Nisa, Alditta Khoirun Pratama, Zikri Fatua Rizqi, Additya Septiawan, Darul WIDYASTUTI Zahira, Safna Tiara