Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN KONSUMSI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR DI JAKARTA Setyaningsih, Tyas; Sulistiadi, Wahyu; Martha, Evi
(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat) Vol 8, No 4 (2023):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37887/jimkesmas.v8i4.45902

Abstract

Asupan pangan anak-anak dapat bersumber dari Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), yakni pangan yang dijumpai di sekolah dan biasa dikonsumsi oleh mayoritas siswa sekolah. Adanya penurunan jumlah PJAS yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu mengindikasikan bahwa anak usia sekolah belum sepenuhnya aman dari PJAS yang berisiko terhadap kesehatan. Permasalahan PJAS umumnya karena penyedia pangan jajanan belum menerapkan ketentuan kebijakan pengaturan PJAS. Pangan jajanan di sekolah menjadi tanggung jawab pihak sekolah melalui kebijakan pangan berbasis sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan pengaturan konsumsi PJAS diterapkan pada salah satu SD di Jakarta dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SDN Cempaka Putih Barat 05, Jakarta Pusat pada bulan Mei sampai Juni 2023. Tujuh jenis informan sebanyak 14 orang dipilih dalam penelitian, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan, siswa, pedagang kantin sekolah dan di luar sekolah, serta orang tua siswa. Data dianalisis secara deskriptif melalui analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan SDN Cempaka Putih Barat 05 belum mengimplementasikan secara menyeluruh kebijakan mengenai konsumsi PJAS karena kebijakan belum komprehensif dan belum dilengkapi mekanisme apresiasi dan sanksi. Kesimpulan kajian berupa kebijakan pengaturan konsumsi PJAS di SDN Cempaka Putih Barat 05 belum terlaksana dengan optimal dan terdapat gap dalam penerapan kebijakan, antara lain kebijakan PJAS di sekolah belum ditetapkan dengan jelas, penyedia PJAS belum mumpuni dan komunikasi kurang efektif. Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan memerlukan penetapan kebijakan secara tertulis, sosialisasi kebijakan, dan penguatan peran sekolah. Kata Kunci : pangan jajanan, kebijakan pangan, peran sekolah, mekanisme apresiasi dan sanksi
Implementasi Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan Bertahap pada Industri Pangan Steril Komersial di Yogyakarta Setyaningsih, Tyas; Sulistiadi, Wahyu
Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Mutu Pangan
Publisher : Department of Food Science and Technology (ITP), Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University (IPB) in collaboration with the Indonesian Food and Beverage Association (GAPMMI), the National Agency of Drug and Food Control, and th

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmpi.2025.12.1.97

Abstract

Changes in consumer demand for convenient food have spurred the development of commercially sterile food products produced by micro and small enterprises (MSEs). However, commercially sterile food carries the risk of botulism, which can lead to illness or even death. This risk has prompted the government to issue an Indonesian Food and Drug Authority Regulation Number 10 of 2023, which outlines the implementation of the Food Safety Risk Management Program (RMP) in processed food production facilities. This regulation requires MSEs to adopt a phased RMP to ensure food safety. This research aims to assess the performance of RMP implementation among MSEs. A qualitative approach was used, incorporating data from in-depth interviews, observations, and document reviews. The results indicate that budgets, costs, and incentives were inadequate in terms of resources. "Budgets" refers to the Indonesian Food and Drug Authority's budget to implement the policy, while "costs" refers to the expenses MSEs incur to comply with the policy. The research also identified weaknesses in the implementation characteristics, particularly in the availability of human resources (HR) and standard operating procedures (SOPs). The Indonesian Food and Drug Authority’s HR capacity is only 59.8% met, and the availability of SOPs among MSEs remains low. The study concluded that the performance of policy implementation achieved only 48%, due to the absence of documented policy targets, lack of resource support, and insufficient HR and SOP availability. To improve the effectiveness of implementation, it is recommended to set clear performance targets, adjust budgets, provide incentives, and establish SOPs that MSEs can adopt.