Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Journal of Dual Legal Systems
Putra, Ryan Fachryan Lesmana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (PIRT) YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA KEMASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putra, Ryan Fachryan Lesmana
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.844

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian terpenting dari hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, hal ini selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, yang kemudian hal ini lah yang menjadi hak dari konsumen. Namun sangat disayangkan, berkenaan dengan hal tersebut masih kurang diperhatikan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. 2) Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi pelaku usaha yang mengendarkan makanan hasil tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian campuran dimana menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif, dengan mengambil jenis data secara kuantiatif melalui kuisioner dan data secara kualitatif melalui sumber data primer yaitu Undang-Undang, dibantu dengan data-data sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menyebarkan kuisioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis campuran. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi, sehingga hal penting seperti masa kadaluwarsa makananpun tidak diperhatikan. Adapun akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan adalah sanksi berupa perdata yang diatur didalam PP No 69 Tahun 1999 dan pidana yang diatur lebih lanjut di dalam UUPK.
Kedudukan Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusional Putra, Ryan Fachryan Lesmana; Pamungkas, Nandang
Journal of Dual Legal Systems Vol. 2 No. 1 (2025): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v2i1.319

Abstract

The purpose of this study is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in various countries that have been practiced in the Constitutional Court institution. Many cases with constitutional complaint substances have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, even though they do not have the authority to do so. This study uses a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This study shows that the Constitutional Complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa already exists and has been implemented well. In practice, cases with constitutional complaint substances are submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing their form using legal means of testing, such as cases No. 140 / PUU / XIII / 2015 and No. 102 / PUU-VII / 2009. Because it considers the legal structure, substance, and legal culture. Therefore, the adjustment of constitutional complaints within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be done by amending Law No. 24 of 2003 Jo. Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. [Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme constitutional complant berdasarkan perbandingan di berbagai negara yang ditelah dipraktikan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Banyak kasus dengan substansi constitutional complant yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunaan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme Constitutional Complant di Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan sudah ada dan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam praktiknya, perkara yang substansinya constitutional complaint diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan mengubah bentuknya dengan menggunakan sarana hukum pengujian, seperti perkara No. 140/PUU/XIII/2015 dan No. 102/PUU-VII/2009. Karena mempertimbangkan struktur hukum, substansi, dan budaya hukum. Maka penyesuaian konstitusional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu dilakukan dengan mengubah UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi].
Co-Authors Pamungkas, Nandang