Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Salma Zenitha Zahra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP INVESTASI ILEGAL OLEH PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb) Salma Zenitha Zahra; Hanin Alya' Labibah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pada kasus investasi ilegal pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/Blb dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitianini, penulismenyimpulkan dan menemukan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap kedua pelaku afiliator binary optionyang mana tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik tersebutbegitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Polemik tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Sebagaimana kewajiban seorang Hakim selaku aparat peradilan negara berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Co-Authors Hanin Alya' Labibah