<![CDATA[The problem that the author wants to examine in this research is whether electronic evidence can be accepted in industrial relations disputes, then what are the industrial relations court judges' considerations in decision number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSMG and the legal implications following decision, the purpose of this problem formulation is to find out the legal evidence in industrial relations dispute cases and to know the considerations of the Industrial Relations Court judges in Decision Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG as well as the legal implications after the decision. This research uses an analytical approach by analyzing court decisions and in-depth interviews to answer truths that are still tentatively suspected using descriptive analysis techniques. The result of this analysis is that the evidence submitted by the plaintiff before the court is not based on statutory regulations so that the judge cannot determine which lawsuit will be considered because it has different implications and will violate formal legal rules and have a negative impact on the quality of the decision. Abstrak permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yakni, apakah alat bukti elektronik dapat diterima dalam sengketa perselisihan hubungan industrial kemudian bagaimana pertimbangan hakim pengadilan hubungan industrial dalam putusan nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan, adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk Mengetahui alat bukti yang sah dalam perkara sengketa hubungan industrial serta mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menganalisis putusan pengadilan serta wawancara mendalam untuk menjawab kebenaran yang masih menjadi dugaan sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini adalah Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dimuka pengadilan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak dapat menentukan gugatan mana yang akan dipertimbangkan sebab memiliki implikasi yang berbeda dan akan menciderai kaidah hukum secara formil serta berdampak buruk dalam putusan secara kualitas]]>
