Garuda - Garba Rujukan Digital

Possession Rights over Reclaimed Land: A Legal Analysis of Foreign Legal Entities Ownership Status Suganda, Yosua Simon
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14924

Rapid population growth without a corresponding increase in land availability can lead to issues such as a significant long-term rise in land prices. Reclamation emerges as an option to assist communities in obtaining land at affordable prices. However, the implementation of reclamation must adhere to the terms and regulations set by the government, including provisions related to foreign legal entities intending to engage in reclamation activities. This article employs a normative juridical approach and juridical analysis methods. The findings indicate that foreign legal entities can undertake reclamation activities by legal requirements governing individual and corporate legal entities, whether local or foreign, provided they have obtained reclamation permits. Foreign legal entities are allowed to have land rights in the reclaimed area, but the land status is in the form of usage rights and lease rights after obtaining permission from the government. In conclusion, implementing reclamation by foreign legal entities necessitates compliance with applicable regulations and requirements to ensure the sustainability and success of these activities. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai peningkatan luas lahan dapat menimbulkan masalah, seperti kenaikan harga tanah yang signifikan dalam jangka panjang. Reklamasi menjadi opsi untuk membantu masyarakat memperoleh tanah dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaan reklamasi harus mematuhi syarat dan ketentuan pemerintah, termasuk ketentuan terkait subjek hukum asing yang ingin melakukan kegiatan reklamasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa subjek hukum asing dapat melakukan reklamasi sesuai dengan persyaratan hukum yang mengatur subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, baik lokal maupun asing, asalkan telah memperoleh izin reklamasi. Untuk subjek hukum asing, diperbolehkan memiliki hak atas tanah reklamasi, namun status tanahnya berupa hak pakai dan hak sewa setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Kesimpulannya, penerapan reklamasi oleh subjek hukum asing memerlukan ketaatan terhadap regulasi dan persyaratan yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan tersebut.

STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI OLEH SUBJEK HUKUM ASING Suganda, Yosua Simon
Yustitia Vol. 9 No. 1 (2023): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v9i1.168

Pertumbuhan penduduk yang cepat yang tidak diiringi dengan peningkatan luas lahan dapat menimbulkan masalah besar dalam jangka panjang, seperti mahalnya harga tanah. Oleh karena itu reklamasi perlu dilakukan agar dapat membantu masyarakat untuk memiliki tanah dengan harga yang terjangkau. Namun, reklamasi tidak bisa dilakukan tanpa mengikuti syarat dan ketentuan dari pemerintah. Tulisan ini dibuat agar kita dapat mengetahui siapa saja yang berhak melakukan reklamasi, subjek hukum apa saja yang dapat melakukan reklamasi. Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode analisis yuridis kualitatif. Dengan mengikuti semua persyaratan hukum subjek hukum orang dan badan dapat melakukan reklamasi, baik subjek hukum lokal maupun asing.

Possession Rights over Reclaimed Land: A Legal Analysis of Foreign Legal Entities Ownership Status Suganda, Yosua Simon
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14924

Rapid population growth without a corresponding increase in land availability can lead to issues such as a significant long-term rise in land prices. Reclamation emerges as an option to assist communities in obtaining land at affordable prices. However, the implementation of reclamation must adhere to the terms and regulations set by the government, including provisions related to foreign legal entities intending to engage in reclamation activities. This article employs a normative juridical approach and juridical analysis methods. The findings indicate that foreign legal entities can undertake reclamation activities by legal requirements governing individual and corporate legal entities, whether local or foreign, provided they have obtained reclamation permits. Foreign legal entities are allowed to have land rights in the reclaimed area, but the land status is in the form of usage rights and lease rights after obtaining permission from the government. In conclusion, implementing reclamation by foreign legal entities necessitates compliance with applicable regulations and requirements to ensure the sustainability and success of these activities. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai peningkatan luas lahan dapat menimbulkan masalah, seperti kenaikan harga tanah yang signifikan dalam jangka panjang. Reklamasi menjadi opsi untuk membantu masyarakat memperoleh tanah dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaan reklamasi harus mematuhi syarat dan ketentuan pemerintah, termasuk ketentuan terkait subjek hukum asing yang ingin melakukan kegiatan reklamasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa subjek hukum asing dapat melakukan reklamasi sesuai dengan persyaratan hukum yang mengatur subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, baik lokal maupun asing, asalkan telah memperoleh izin reklamasi. Untuk subjek hukum asing, diperbolehkan memiliki hak atas tanah reklamasi, namun status tanahnya berupa hak pakai dan hak sewa setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Kesimpulannya, penerapan reklamasi oleh subjek hukum asing memerlukan ketaatan terhadap regulasi dan persyaratan yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DEBITUR DAN KREDITUR TERKAIT KEDUDUKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Suganda, Yosua Simon
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9665

AbstractThe aim of this research is to explain that as people's lives become increasingly complex, the needs that need to be met by society also increase. This need often requires funds that the community does not currently have, so another party is needed as a party who can lend funds in the form of debt or what is usually called a creditor. To provide guarantees to creditors that their receivables will be returned according to the agreement, a guarantee is required from the party proposing the debt or what is usually called the debtor. Seeing this situation, the government provides regulations related to guarantee institutions to provide legal certainty for debtors and creditors who enter into debt and receivable agreements with collateral. However, in practice there are still many problems in the guarantee execution process which will be examined further in this research. This research uses a normative juridical research approach and qualitative juridical analysis methods. Keywords: Debt and Receivable Agreement, Guarantee, Mortgage, Collateral Execution AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, semakin bertambah juga kebutuhan yang perlu dicukupi oleh masyarakat. Kebutuhan ini sering kali memerlukan dana yang belum dimiliki pada saat ini oleh masyarakat, sehingga diperlukan pihak lain sebagai pihak yang dapat meminjamkan dana berupa utang atau biasa disebut kreditur. Untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan sesuai kesepkatan diperlukan jaminan dari pihak yang mengajukan utang atau biasa disebut debitur. Melihat situasi ini pemerintah menyediakan aturan terkait dengan lembaga jaminan untuk memberikan kepastian hukum terhadap debitur dan kreditur yang melakukan perikatan utang piutang dengan jaminan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak terjadi masalah dalam proses eksekusi jaminan yang akan ditelaah lebih jauh dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode analisis yuridis kualitatif. Kata Kunci: Perjanjian Utang Piutang, Jaminan, Hak Tanggungan, Eksekusi Jaminan

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search