Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Putri, Nabilah Talithania Azaria
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 68/PDT.G/2018/PN.BTL TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MOBIL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA Putri, Nabilah Talithania Azaria; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59548

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang memberikan kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu disertai pembayaran harga sewa yang mengikutinya. Dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Seperti Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl. yakni tindakan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang melibatkan Nurdiansyah (Penggugat) selaku pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil beserta BPKB mobil dengan Didik Supriadi (Tergugat). Dimana Tergugat tidak lagi melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut dan selalu berbelit-belit dalam mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat yang pada faktanya BPKB tersebut dijaminkan ke PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta oleh istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl dan akibat hukum yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 68/pdt.G/2018/Pn. Btl dan bagaimana akibat hukum pada putusan No. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji), pendekatan kasus (terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa), dan pendekatan konseptual (mengutip pendapat para ahli sebagai dasar untuk menjawab permasalahan). Hasil penelitian menyatakan majelis hakim mengabulkan sebagian petitum Penggugat terkait tindakan wanpestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Pertimbangan hakim menyatakan tindakan tergugat telah dipandang memenuhi syarat wanprestasi dan memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum nya adalah Penggugat memperoleh kembali hak atas mobil nya dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000,-. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Jaminan Fidusia.
Restorative Justice and Anti-Corruption Law: Toward a Progressive Penal Policy in Indonesia Putri, Nabilah Talithania Azaria; Ratnasari, Ayu; Firananda, Givana Adhitya
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/hnqvpv26

Abstract

The eradication of corruption in Indonesia, as regulated by Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, remains predominantly oriented toward retributive sanctions. In contrast, the new Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces a progressive and participatory penal policy paradigm by incorporating Restorative Justice (RJ) to restore victims' losses and strengthen social balance. This divergence in orientation creates potential ambiguity in law enforcement, particularly regarding the scope and criteria for applying RJ to corruption, which has long been categorized as a crime against the public interest. Previous studies have mainly concentrated on the effectiveness of punitive sanctions, leaving limited scholarly attention to the normative dimensions of RJ's integration into anti-corruption law and its compatibility with international regimes such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), asset recovery mechanisms, civil recovery, non-conviction-based confiscation, and deferred prosecution agreements. This study aims to fill that gap by offering a normative framework harmonizing restorative justice principles with anti-corruption enforcement. Employing normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach, this paper highlights the potential of RJ to complement punitive measures, enhance asset recovery, and align national law with global standards. This research contributes to proposing a more coherent and integrated anti-corruption penal policy that balances deterrence with restorative outcomes. In doing so, it enriches the academic discourse on Indonesia's criminal law reform. It provides a conceptual foundation for policymakers to design a corruption eradication regime that is consistent, effective, and internationally compatible.
Co-Authors AYU RATNASARI Firananda, Givana Adhitya Mahendra Wardhana, Mahendra