putri, adela oktaviani
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KERJA (STUDI PADA PERUSAHAAN PT. X DI SURABAYA) Putri, Adela Oktaviani; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.59725

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki beberapa jenis salah satunya PHK oleh perusahaan, dalam praktiknya terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Salah satu pelanggaran peraturan perusahaan yang terjadi ialah tidak memenuhi target kerja yang ditetapkan perusahaan dan berujung pada PHK dengan menyatakan bahwa pekerja melakukan tindakan indisipliner. Perusahaan dapat melakukan PHK akibat pekerja melakukan pelanggaran peraturan perusahaan termuat dalam Pasal 154A ayat (1) huruf k UU No. 6 Tahun 2023. Dalam hal PHK akibat pelanggaran peraturan perusahaan, pekerja mendapat hak sebagaimana Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021. Terdapat kasus pekerja yang di putus hubungan kerjanya akibat pelanggaran peraturan perusahaan namun tidak mendapatkan uang penggantian hak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pekerja yang tidak memenuhi target kerja dapat diputus hubungan kerjanya serta untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran peraturan perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deskriptif dan perspektif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja A yang tidak memenuhi target kerja dapat dikatakan telah melalukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT. X Tahun 2021-2023. Berdasarkan perjanjian bersama antara pekerja dengan perusahaan hak yang didapatkan oleh pekerja yang melanggar peraturan perusahaan hanya mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tanpa uang penggantian hak tidak sesuai sebagaimana Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021.
Legal Status and Cross-Border Transport in Carbon Capture and Storage (CCS): an International and Indonesian Law Perspective Prayudi, Hening Cipta Putih W; Arifin, Shofiana Nurul; Putri, Adela Oktaviani; Karuniawan, Andrea
Law Development Journal Vol 7, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.3.340-354

Abstract

This study analyzes the legal status and cross-border transportation of carbon in Carbon Capture and Storage (CCS) under international and Indonesian law. Indonesia’s commitment to net-zero emissions by 2060 has encouraged CCS adoption, regulated by Presidential Regulation No. 14 of 2024, which permits foreign carbon storage through bilateral agreements. While offering economic opportunities, this framework also presents legal and environmental risks, especially regarding the unclear classification of carbon across jurisdictions. The regulation does not define carbon’s legal status, leaving a gap that may cause differing interpretations with partner countries. Domestic inconsistencies are also reflected in Minister of Trade Regulation No. 84 of 2019, which permits only the import of specific non-hazardous wastes, from which carbon is excluded, thereby creating potential conflict with CCS policies. Using normative legal research with statutory and comparative approaches, this study reviews Indonesian provisions against international instruments such as the London Protocol, Basel Convention, and OSPAR 1992. Findings show that carbon in CCS technically qualifies as waste, but international law provides exceptions for climate mitigation, which Indonesia has not yet adopted. This legal gap, compounded by inconsistencies between environmental and trade regulations, may hinder the implementation of cross-border CCS. The study contributes novelty by assessing carbon’s legal classification and its implications for Indonesia’s role as a CCS host country. It recommends enacting explicit national rules, harmonizing domestic provisions with international standards, and ratifying the London Protocol Amendment to ensure legal certainty, environmental integrity, and sustainable CCS implementation.
Palestine and International Law: A Philosophical Study of the Values of Justice and the Right to Self-Determination Nurul Arifin, Shofiana; Putri, Adela Oktaviani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6464

Abstract

This research is a normative legal study with a conceptual, historical, and legislative approach. The research findings affirm that the affirmation of the right to self-determination for Palestine has not been optimally realized, resulting in the continuation of oppression and occupation. Efforts to realize that right require coordination of diplomacy, politics, and humanitarian efforts at the international level. Support from countries like Saudi Arabia, Indonesia, and the official recognition from several European countries strengthen Palestine's position in global diplomacy and promote the two-state solution as a path towards peace and stability in the Middle East. The role of international organizations, non-governmental organizations, and the Non-Aligned Movement is crucial in raising global awareness, providing humanitarian aid, and upholding international law to ensure accountability for human rights violations. These efforts affirm that strong international cooperation, political recognition, peaceful conflict resolution, and the protection of human rights are key to realizing the right to self-determination for Palestine while also supporting world peace.