Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PROBLEMATIKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL INDONESIA Sidik, Rahmat Maulana
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 1 (2023): Vol. 4, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The BIT (Bilateral Investment Treaty) is a legal umbrella in guaranteeing investment in the host country. Generally, these agreements are made to attract more investors both from within and outside the country for the sake of economic improvement and development. The crucial issue is when the BIT provides full facilities for investors without considering whether the provision of investment protection threatens the sovereignty of the state and peoples in the future or not. In the fact, will the policy actually attract more investment into the destination country or will it become a legal loophole for unruly investors in taking advantage of the legal loopholes in BIT agreements. It is only natural that these kinds of questions arise as a form of public dissemination or facts that occur directly. Because this BIT not only guarantees protection for investment, but also provides flexibility for investors to sue the state if their investment is harmed by the policies of the recipient country of investment. Even this investment dispute settlement mechanism is guaranteed through ISDS (investor-state dispute settlement). Where the ISDS clause provides guarantees for investors to sue the state in international arbitration. This clause does not apply vice versa for the state in suing investors who harm the state and the peoples. If so, then the provision of excessive investment protection with the ISDS clause in this BIT has the potential to threaten the sovereignty of the state and people. This research will review the case of investor lawsuits against Indonesia and impacted in a crisis of legitimacy over policies made by the state. Including highlighting the protection of investors and the ISDS mechanism whether it is constitutionally contradictory or not.
Jeratan Social Commerce: Matinya Masa Depan UMKM di Indonesia Studi Kasus TikTok Shop di Indonesia Isal, Muhammad Aryanang; Sidik, Rahmat Maulana
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi bisnis Social Commerce bagi pelaku UMKM, keberadaan Tiktok Shop sebagai Social Commerce sudah lama diantisipasi oleh pemerintah luar negeri, sedangkan pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan larangan praktek monopoli melalui Social Commerce, sebagaimana diatur dalam Permendag 31/2023. Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan dalam mengubah perilaku bisnis di Indonesia, namun jangan sampai hal tersebut justru dapat membunuh pelaku usaha kecil (UMKM). Sehingga peran pemerintah untuk menyusun regulasi menjadi penting untuk melindungi kelangsungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Socio-Legal Studies yaitu melakukan analisis hukum doktriner dan studi interdisipliner dengan melakukan analisis wacana kritis terhadap statement dari aktor-aktor yang berkelindan dalam kebijakan Social Commerce. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan UMKM melalui Permendag 31/2023 tidaklah cukup, praktek monopoli bisnis tidak hanya terjadi pada Social Commerce saja melainkan juga terjadi di sektor E-commerce konvensional sehingga perlu adanya komitmen khusus untuk mengawasi Social Commerce dan E-commerce. Disisi lain pemerintah juga perlu meninjau perjanjian internasional dalam hal ini seperti ACFTA agar dapat sesuai dengan kebutuhan UMKM dan dapat menghindari praktek predatory pricing.