Garuda - Garba Rujukan Digital

Critical Thinking Learning Video on Local Wisdom Issues in Writing Argumentative Paragraph Yamin, Moh.; Taqwiem, Ahsani; Faradina, Faradina; Ramadhani, Fahmi; Abidin, Ahmad Zainul
English Teaching Journal : A Journal of English Literature, Language and Education Vol 11, No 2 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/etj.v11i2.18259

The presence of learning videos for achieving student learning outcomes is one of the keys to achieving appropriate learning goals and objectives. Teaching students to write argumentative paragraphs needs to be supported by learning videos to help students understand and practice learning to write paragraphs. Bringing the material closer to learning videos with local issues is an inseparable part of introducing and familiarizing students with the environment so that they become an inseparable part of the environment itself. This research aimed to develop critical thinking learning videos containing local wisdom issues in argumentative paragraph writing. The research design used is R & D (Research & Development) with the ADDIE model with stages including (1) conducting needs analysis, (2) developing video products, (3) designing and conducting formative evaluations, (4) revising products, and (5) conducting summative evaluations or product trials, that are tested on small groups so that they can still get feedback for improving the product. The results of the research show that the critical thinking learning video containing local wisdom issues in the argumentative paragraph writing that has been created fulfills the elements. It is appropriate for use in critical thinking learning containing local wisdom issues in the material of writing argumentative paragraphs based on the results of needs analysis, carrying out product trials, and validating from experts and revising the product based on the validation results.

Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Ahmad, Zakiyyah Ilma; Roziq, Ahmad; Abidin, Ahmad Zainul
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2024): JIEI : Vol.10, No.2, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i2.13561

Cash on delivery (COD) is a payment method where buyers can pay for orders in cash when the order arrives at its destination delivered by a courier. PT. Pos Indonesia Jember will ask for wages for the work handed over to it with payment of a fee. The term regarding representation with payment of wages in Islam is called the wakalah bi al-ujrah contract which is contained in the DSN MUI fatwa number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning wakalah bi al -ujrah. The type and approach of this research is an empirical juridical approach or what is called field research. The data collection techniques used were structured interviews, participant observation and document study. Data analysis used in this research used descriptive-qualitative. This research concluded that wakalah contracts and ijarah contracts have been regulated separately in the Compilation of Sharia Economic Law but do not regulate wakalah bi al-ujrah contracts. This wakalah bi al-ujrah contract has only been regulated in the DSN MUI Fatwa number 113/DSN-MUI/IX/2017. Therefore, this wakalah bi al-ujrah contract is required for valid transactions according to sharia principles, so it can be added that in Perma Number 2 of 2008, especially in the wakalah contract, Chapter -ujrah, namely a wakalah contract accompanied by a fee so that it can accommodate cash on delivery payment method transactions through PT expedition services. POS Indonesia Jember Regency and can be operated by PT. POS Indonesia Jember Regency. So the wakalah bi al ujrah will have power if it enters into KHES as positive law or ius constitutum, namely the law that is currently in force or the law that has been established (positive law).

KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) PRODUK LEASING SYARIAH Abidin, Ahmad Zainul; Ahmad, Zakiyyah Ilma
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 4 No 01 (2023): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v4i01.50

Kepatuhan syariah (sharia compliance) indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Pentingnya sharia compliance sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak lembaga keuangan dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip shari’ah. Penelitian ini fokus mendeskripsikan terkait kepatuhan syariah pada manajemen leasing syariah dengan praktik yang masih umum menjadi permasalahan dipersamakan dengan leasing konvensional maupun jual beli secara kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat studi pustaka (library reseacrh). Terdapat hal penting yang harus terus dikaji dalam praktik leasing syariah : (1) dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu transaksi yaitu transaksi sewa menyewa (ijarah) dan transaksi jual beli (bay’), (2) transaksi pemindahan kepemilikan dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah disandarkan pada syara dan waktu yang akan datang, (3) selama jangka waktu leasing sampai angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa (ijarah), (4) adanya denda jika terlambat membayar angsuran denda tersebut merupakan tambahan pembayaran atas hutang yang diberikan yang merupakan riba nasiah, (5) praktik penarikan barang ketika lesse tidak mampu membayar, tidak sesuai ketentuan UU tentang jaminan fidusia, (6) status uang muka yang dibayar nasabah semakin menegaskan terjadinya dua transansi dalam satu akad, (7) lessor menyewakan dan mengalihkan kepemilikan (kendaraan) sebelum memilikinya. Maka dilihat dari fakta – fakta yang ada, akad leading (konvensional) tersebut batil.

REVITALISASI DOMPET DIGITAL OVO INVEST LUNCURKAN LAYANAN INVESTASI SYARIAH TINJAUAN MAQASID SYARIAH Abidin, Ahmad Zainul; Ahmad, Zakiyyah Ilma; Muthoiin, Masriatul
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 4 No 02 (2023): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v4i02.58

Strategi yang dilakukan OVO untuk mengembangkan platform agar tidak tersaingi dengan platform digital yang lain. OVO mengeluarkan layanan terbaru oleh OVO Invest saat ini bukan hanya menjadi platform sebagai alat pembayaran akan tetapi menjadi platform investasi dengan mengeluarkan layanana berbasis syariah produk efek reksadana syariah berbeda dengan plaform digital lainnya. mengkaji terkait layanan terbaru dari OVO Invest dengan meluncurkan layanan investasi syariah dengan menerbitkan efek reksadana syariah dengan kaca mata pandangan maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat studi pustaka (library reseacrh). Secara keseluruhan adanya layanan terbaru yang diluncurkan oleh OVO Invest terkait investasi syariah yakni reksa dana syariah segala aktivitas sangat tertuju kepada kemaslahatan pada konsep Maqasid Syariah. OVO Invest perlunya bagi transaksi yang terjadi di investasi OVO harus diwasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat ditinjau dari Kemaslahatan Umat Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Penyelarasan Kebijakan Tapera dengan Prinsip Ekonomi Islam, Dampak Sosial dan Ekonomi Pada kebijakan Tapera Dimyati, Dimyati; Saifuddin, Muhammad Azhar; Abidin, Ahmad Zainul
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 6 No 01 (2025): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v6i01.3

Penelitian ini dilakukan untuk megukur seberapa besar implementasi dari kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menggunakan prinisp-prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah. Program yang menjadi sebuah solusi untuk memberikan akses perumahan yang layak huni dengan harga yang terjangkau untuk golongan penghasilan rendah dan menengah. Penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian program Tapera dengan prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah pada aspek kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan studi litertur yang tersedia dari berbagai platform. Hasil menunjukan bahwa Tapera menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pemenuhan pada kebutuhan pokok manusia, dan tidak lupa juga pada pengimplementasiannya juga menggnakan prinisp syariah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada penyesuaian kembali untuk menunjang dari keefektifan dari kebijakan ini baik dari pelaporan dan juga pengawasan yang lebih terstruktur, transparan dan akuntable demi memenuhi kepercayaan masyarakat.

Bahasa Indonesia: Bahasa Indonesia Abidin, Ahmad Zainul; Dantes, Komang Febrinayanti; Suastika, I Nengah
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jih.v4i1.5017

Abstract This research aims to find out, (1) how the regulations regarding land ownership disputes that are occupied unlawfully according to Indonesian Civil Law are regulated, and (2) how the Judge considers them in Decision Number 5/Ptg.G/2019/PN Krs who adjudicates dispute cases related to land grabbing in Temenggungan village. The type of research used is normative juridical which has a qualitative descriptive nature. The type of research approach involves a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data collection technique used is document study, case approach, legislation. The results of the research show that (1) Regarding disputes over land ownership that is occupied unlawfully by Indonesian Civil Law, it has been regulated in Government Regulation No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and No. 51 of 1960 concerning the prohibition of using land without permission, as well as Government Regulation No. 24 of 1997. As a result of the many regulations, the resolution of ownership disputes that are illegally occupied uses the legal basis of Article 160 HIR, Article 1865 KHPerdata, Article 1925 KHPerdata, Article 1361 Civil Code, and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3909 K/Pdt/1994. (2) In the judge's decision Number 5/Ptg.G/2019/PN Krs, it is stated that the plaintiff is the legal owner of the 1330M² plot of land as stated in the sale and purchase deed Number 210/JB/KREJENGAN/VII/2007, dated 12 July 2007 , made by PUDJI ASTUTI, SH. PPAT in Kraksaan.

Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Ahmad, Zakiyyah Ilma; Roziq, Ahmad; Abidin, Ahmad Zainul
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 10 No. 2 (2024): JIEI : Vol.10, No.2, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i2.13561

Cash on delivery (COD) is a payment method where buyers can pay for orders in cash when the order arrives at its destination delivered by a courier. PT. Pos Indonesia Jember will ask for wages for the work handed over to it with payment of a fee. The term regarding representation with payment of wages in Islam is called the wakalah bi al-ujrah contract which is contained in the DSN MUI fatwa number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning wakalah bi al -ujrah. The type and approach of this research is an empirical juridical approach or what is called field research. The data collection techniques used were structured interviews, participant observation and document study. Data analysis used in this research used descriptive-qualitative. This research concluded that wakalah contracts and ijarah contracts have been regulated separately in the Compilation of Sharia Economic Law but do not regulate wakalah bi al-ujrah contracts. This wakalah bi al-ujrah contract has only been regulated in the DSN MUI Fatwa number 113/DSN-MUI/IX/2017. Therefore, this wakalah bi al-ujrah contract is required for valid transactions according to sharia principles, so it can be added that in Perma Number 2 of 2008, especially in the wakalah contract, Chapter -ujrah, namely a wakalah contract accompanied by a fee so that it can accommodate cash on delivery payment method transactions through PT expedition services. POS Indonesia Jember Regency and can be operated by PT. POS Indonesia Jember Regency. So the wakalah bi al ujrah will have power if it enters into KHES as positive law or ius constitutum, namely the law that is currently in force or the law that has been established (positive law).

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search