Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politikom Indonesiana Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sipayung, Jose Benrivo
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024 Fathoni, Yuzak Nur; Ahmad, Akhdan Daffa; Sipayung, Jose Benrivo
Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v9i1.11318

Abstract

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menghadirkan polemik di dalam perpolitikan Indonesia. Implementasi kebijakan efisiensi dari kebijakan afirmatif di Indonesia  memberikan ruang sebesar 30% jumlah calon legislatif perempuan yang maju pada tingkat daerah maupun pusat. Kebijakan tersebut direalisasikan didalam regulasi kontestasi politik atau UU tentang pemilu, yang membuat badan KPU dan partai politik harus mampu memastikan pemenuhan peraturan ini berlangsung demi pelaksanaan pemilu yang adil. Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan basis studi beserta data-data yang relevan demi menjelaskan fenomena keterwakilan perempuan yang terjadi di pemilu periode 2019-2024, dengan menelisik implementasi dari kebijakan affirmative action di dalam UU Pemilu 2017 dalam penyelenggaraan kontestasi pemilu dan konsekuensi yang eksis dari ketidakpatuhan pada regulasi tersebut. Hasil penulisan ini, didapati bahwa sejumlah partai politik telah mematuhi kebijakan affirmative ini, terutama pada pemilu legislatif 2019-2024, meskipun terdapat penurunan persentase didalamnya. Hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa keterwakilan politik perempuan baik dalam proses pemilu dan keterpilihan pemilunya masih diperlukan sejumlah peningkatan untuk memaksimalkan jumlah keterwakilan perempuan di dalam politik terutama berkaitan dengan realisasi konsekuensi yang dihadirkan oleh KPU. Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kebijakan Affirmative, Legislatif, Undang-Undang Pemilu
Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Nur Fathoni, Yuzak; Daffa Ahmad, Akhdan; Rau’atur Rushufah, Rana; Sipayung, Jose Benrivo; Indrawan, Jerry
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8 No 1 (2025): Global Komunika Vol. 8 No. 1 2025
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to provide an analysis of the impact of the ratification of the TNI Bill on the dynamics of relations between the military and civilians which produces 2 research questions, namely With the ratification of this TNI Bill, how can it change the Synergy between Civil and Military Institutions? And What is the impact of the ratification of the TNI Bill on the sovereignty of Democracy in Indonesia. The above objectives are attempted to be achieved by correlating the theory of Civil-military relations, democratic consolidation, and the concept of civil supremacy which are packaged in the form of descriptive qualitative research. research used to explore and interpret the meaning of a social phenomenon. The results obtained from this study are that the TNI Bill could be a threat to the implementation of democracy in Indonesia, with the revised article of the article which is considered to have changed the democratic order and threatens the division of the military and civilians. Of course, this can be a real threat and it is possible that in the future the power held by the military could increase and will also recreate the concept of ABRI's dual function in regulating bureaucracy in Indonesia. So from this research it can be concluded that the TNI Bill will be one of the policies that has the potential to bring big problems because it has damaged the democratic order, especially regarding public participation in regulating the bureaucracy.
Co-Authors Ahmad, Akhdan Daffa Daffa Ahmad, Akhdan Fathoni, Yuzak Nur Jerry Indrawan, Jerry Nur Fathoni, Yuzak Rau’atur Rushufah, Rana