Regita Fakhira
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENTINGNYA EKSISTENSI KONTRAK PERJANJIAN DALAM HUTANG PIUTANG : KASUS STUDI PUTUSAN NOMOR 238 K/DT/2020 Regita Fakhira; Zahra Awaliany Safitri; Azka Irtikha Radhin; Alizcia Dora Parhusip
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i7.1035

Abstract

Pentingnya eksistensi kontrak perjanjian dalam utang piutang yang jelas dan rinci. Penelitian ini menyoroti betapa krusialnya untuk memiliki perjanjian tertulis agar mengikat kedua pihak untuk patuh dan tunduk terhadap transaksi utang piutang yang dijalankan. Kasus Studi Putusan Nomor 238 K/dt/2020 penulis jadikan landasan penelitian telah menunjukkan bahwa perjanjian yang kuat berperan dalam melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak, memastikan kepastian hukum, serta menjadi bukti hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran vital perjanjian tertulis dalam hukum perdata, dengan penekanan pada pentingnya merumuskan perjanjian yang jelas dan memahami implikasi hukum yang akan timbul di masa depan.
PELOLOSAN GIBRAN SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN (KECACATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEREVISIAN UU PEMILU) Laily Maghfiroh; Muhammad Dewanto Adi Saputra; Regita Fakhira; Fortius Leonard
Esensi Hukum Vol 6 No 1 (2024): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v6i1.427

Abstract

This paper discusses a juridical analysis of the nomination of Gibran Rakabuming Raka as the Vice Presidential candidate of the Republic of Indonesia in the 2024 General Election, which was triggered by the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates. This study aims to examine the validity of the decision-making process in the context of the principles of the rule of law, particularly the principles of justice, judicial independence, and constitutional ethics. The research employs a normative juridical approach and literature study of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and opinions of constitutional law experts. The analysis reveals that the change in the age limit norm through the Constitutional Court’s decision contains ethical and legal defects, particularly related to a conflict of interest involving the Chief Justice at that time, Anwar Usman. These findings indicate that Gibran Rakabuming’s nomination is not merely a matter of formal legality but also reflects the weakened integrity of constitutional institutions that are supposed to uphold justice in a democratic system. Therefore, it is necessary to strengthen the oversight mechanisms of constitutional judicial bodies to prevent abuse of power.