<![CDATA[This study analyzes the application of the deterrence effect concept in corporate sentencing for corruption offenses by examining Supreme Court Decision Number 2583 K/Pid.Sus/2024. The research is motivated by the weak deterrent impact of corporate corruption sentencing in Indonesia, as reflected in sanctions that are disproportionate to the magnitude of state losses. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by conceptual and comparative analyses of asset confiscation practices in Singapore and Hong Kong. The findings reveal that the cassation decision fails to adequately reflect the deterrence effect, as the imposed fines and compensation are not proportional to the state's loss of IDR 480 billion. This condition indicates the absence of substantive justice in corporate corruption sentencing. The novelty of this research lies in integrating the directing mind theory, deterrence theory, and theories of justice proposed by John Rawls and Aristotle to assess the effectiveness of corporate criminal liability. The study recommends a multi-track punishment system for corporate corruption cases, combining proportional fines, asset confiscation, and legal reform of Article 18 paragraph (1)(b) of the Anti-Corruption Law to enhance deterrence and substantive justice in Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep deterrence effect dalam pemidanaan korporasi pada tindak pidana korupsi dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya efek jera dalam pemidanaan korupsi korporasi di Indonesia, yang tercermin dari tidak proporsionalnya sanksi pidana dengan besarnya kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung pendekatan konseptual dan komparatif melalui perbandingan praktik perampasan aset di Singapura dan Hong Kong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi tersebut belum mencerminkan deterrence effect secara optimal, karena pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara sebesar Rp480 miliar. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya keadilan substantif dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori directing mind, deterrence effect, serta teori keadilan John Rawls dan Aristoteles dalam mengevaluasi efektivitas pemidanaan korporasi. Penelitian ini merekomendasikan model pemidanaan korporasi berbasis multi-track punishment system melalui kombinasi denda proporsional, perampasan aset, dan pembaruan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat efek jera dan keadilan substantif.]]>
