Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Lidinillah, Endin
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Perceraian: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Faruk, Azmi; Lidinillah, Endin
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah21673

Abstract

Setiap pasangan suami isteri menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan langgeng hingga akhir hayat. Pernikahan merupakan mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan, keluarganya, serta Allah SWT. Namun, kenyataannya, perceraian di Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis, terus meningkat. Di Kabupaten Ciamis, kasus perceraian melonjak pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19, dengan 4000 kasus tercatat dari Januari hingga Juli 2020. Banyak faktor menyebabkan perceraian di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Ciamis, dengan faktor ekonomi menjadi yang dominan. Masalah perceraian ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi kasus perceraian dengan fokus pada faktor penyebab perceraian dan program yang dijalankan untuk mencegahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah masalah ekonomi dan KDRT serta perselisihan yang terus-menerus. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) memiliki beberapa program untuk menekan angka perceraian, seperti Program Sosialisasi Eks Kewadanaan, P2WKSS, SEKOPER CINTA, MOTEKA, dan UPPKS.
Reframing Violence: A Philosophical Comparison of Physical and Non-Physical Sexual Violence in Indonesian Criminal Law Lidinillah, Endin
Jurnal Syariah dan Hukum Komparatif Volume 4 Issue 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/el-aqwal.v4i2.14012

Abstract

Indonesian Law Number 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes (TPKS) identifies sexual harassment—both non-physical and physical—as a form of sexual violence punishable by imprisonment and/or fines. However, there is a significant distinction in its legal classification. Non-physical sexual harassment is treated as a complaint-based offense (delik aduan), meaning it can only be prosecuted if reported by the victim. In contrast, physical sexual harassment may be categorized as either a complaint-based offense or a public offense (delik biasa), the latter allowing law enforcement to initiate proceedings without a formal complaint. This paper critically examines the alignment between these legal classifications and the philosophical foundations set forth in the preamble of the TPKS Law and its Academic Paper. Utilizing a normative juridical approach, the study draws from primary legal sources and the academic paper, analyzed through qualitative descriptive methods, including data reduction, presentation, and conclusion drawing. The study finds that the differentiation between complaint-based and public offenses for sexual harassment is inconsistent with the law’s stated philosophical values, which emphasize the protection of human dignity and the prevention of sexual violence as a matter of public interest.
Co-Authors Faruk, Azmi