<![CDATA[Pelanggaran Kesusilaan bagi anggota polri tidak bisa di hindari dalam kehidupannya selaku Makluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tingkah lakunya terikat atau tunduk dengan peraturan Kode Etik Profesi Polri namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran salah satunya adalah pelanggaran Kesusilaan.Pelanggaran Kesusilaan anggota Polri dapat di Proses melalui sidang Kode Etik maupun Sidang Peradilan Umum dan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pelanggaran Kesusilaan tersebut ancaman hukumannya 4 (empat) tahun maka bisa dilakukan proses PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat). Untuk itu setiap anggota polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut; Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran Kesusilaan anggota Polri, kendala dan upaya dalam Penegakkan Pelanggaran Pidana bagi anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan di Polda Sulwaesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini akan menjelaskan mengenai penanganan terhadap Polisi yang melanggar Tindak Pidana Kesusilaan di Polda Sulawesi Tengah.]]>
