Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Purnama, Diantara
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA: TINJAUAN PRINSIP SYARIAH Purnama, Diantara; Fitriani, Ana Eka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3612

Abstract

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakatnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan adanya Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di dalam Islam jaminan sosial negara terhadap masyarakat juga sudah diatur secara jelas. Yang menjadi perbedaan adalah pada mekanisme dan tata cara pelaksanaannya. Pada saat penerapannya pun MUI pernah mengeluarkan haramnya BPJS Kesejatan yang dikelola oleh BPJS tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat.Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana jaminan sosial menurut hukum Islam. Selanjutnya, menganalisa bagaimana jaminan sosial ditinjau dari prinsip syariah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan di dalam Islam tidak hanya tanggung jawab Negara sebagai wakil Allah, namun setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, karena di dalam Islam setiap individu adalah pemberi perlindungan dan diberi perlindungan. Pada jaminan kesehatan, yaitu program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Hal itu dikarenakan dalam operasinya BPJS mengandung unsur gharar, maisir, dan riba.
The Principle of Freedom To Make An Aqad In Islamic Law and Its Implementation to Sharia Banking in Indonesia Purnama, Diantara
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9724

Abstract

Aqad is a basic requirement in every transaction. In Islam, some principles must be fulfilled in each process of making ‘aqad, one of which is the principle of freedom to make ‘aqad. This principle guarantees the creation of a balance and equal bargaining between the parties conducting the transactions. Along with the development of ‘aqad in Sharia Banking, the principle of freedom to make ‘aqad is sometimes not fulfilled, which causes an imbalance between the parties involved in the transaction. This study aims to determine the regulation of the principle of freedom to make ‘aqad in Islamic law and how the principle is applied in Sharia Banking. The approach method used in this research is normative juridical, which relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research are that ‘ulama fiqh have different opinions about the limitations of the principle of freedom to make ‘aqad to be included in the terms of the ‘aqad, there are those who allow it and those who don't. The implementation of the freedom to make ‘aqad in terms of making a clause in the ‘aqad of Sharia Banking in Indonesia, the customer is not yet fully able to claim the right of freedom to make ‘aqad because Sharia bank offers standard contracts to its customers and the customer only has the option to take it or leave it.
Co-Authors Fitriani, Ana Eka