<![CDATA[Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dengan pertumbuhan sampah yang semakin meningkat. Ada beberapa Dampak yang ditimbulkan sampah seperti menurunkan estetika lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Volume peningkatan sampah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari kemajuan teknologi terutama dalam sistem pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih serba cepat dan praktis. Sampah merupakan suatu masalah besar yang perlu mendapat penanganan yang lebih karena dampak yang ditimbulkan sangat besar sehingga pengelolaannya sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Implementasi yang dimaksud merupakan kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program yang dibuat oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud adalah penyediaan/pembuatan TPS/TPA, sarana dan prasarana TPA/TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Padang Lawas Utara sudah terlaksana hal ini terlihat dari terlaksananya program program yang masih sedang berjalan. Meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien. Hal ini disebabkan susahnya mencari lahan untuk TPS/TPA dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman peduli lingkungan.]]>
