Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rice Husk Availability Mapping as Biomass Cofiring Material at Power Plant in Indramayu Swastika, Abdul Baits Dehana Padma; Liyantono, Liyantono; Wulandani, Dyah
Jurnal Keteknikan Pertanian Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Keteknikan Pertanian
Publisher : PERTETA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19028/jtep.012.2.284-300

Abstract

Indonesia berencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030 untuk mengatasi penggunaan energi fosil yang tinggi. Salah satu strateginya adalah PT PLN mengimplementasikan teknologi pembakaran biomassa di 52 pembangkit listrik pada tahun 2025. Namun, keberlanjutan pasokan menjadi tantangan tersendiri, dengan penelitian yang belum memadai dan hanya 33,52% yang tercatat di pabrik penggilingan. Penelitian ini menghitung ketersediaan sekam padi untuk pembakaran biomassa di Kabupaten Indramayu, daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan spasial, survei, wawancara, dan Quantum GIS (QGIS) versi 3.22.12, peta visual ketersediaan sekam padi dibuat. Data dari 95 penggilingan padi (79 kecil, 12 menengah, 4 besar) menunjukkan potensi sekam harian masing-masing sebesar 0,87, 4,83, dan 10,74 ton. Data produksi nasional memperkirakan ketersediaan sekam padi tahunan sebesar 272.106 ton. Analisis spasial dari survei dan wawancara mengindikasikan 601.669 ton/tahun, sementara distribusi menurut skala penggilingan menunjukkan 588.861 ton/tahun. Persaingan penggunaan sekam padi cukup tinggi untuk industri seperti genteng, batu bata, dan semen, dengan fraksi pemulihan sebesar 13,23%, 17,50%, dan 23,33% pada saat panen, serta 3,90%, 10%, dan 15% pada saat tidak panen. Sekam padi yang tersedia di Indramayu untuk bahan bakar biomassa adalah 77.102,17 ton/tahun. Jumlah ini berkontribusi sebesar 0,78% terhadap kebutuhan biomassa nasional dan 45,56% terhadap kebutuhan PLTU Indramayu. Kebijakan yang mendorong penggunaan dan pengelolaan sekam padi di daerah penghasil padi diperlukan untuk meningkatkan implementasi pembakaran biomassa.
Improving Indonesia’s Palm Oil Sustainability Through Financing: A Study on Disconnects and Potential Policy Solutions Wahid, Wewin Wira Cornelis; Aprillia, Kanaya Ratu; Ramatia, Deasy; Setiawati, Nadya; Subkhi, Syukron; Swastika, Abdul Baits Dehana Padma; Rianawati, Elisabeth
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The European Union’s Second Renewable Energy Directive (RED II) has brought significant discourse on Indonesia’s palm oil sector. Following growing global initiatives in sustainable palm oil, Indonesia should focus on improving palm oil sustainability rather than rely on markets that accept the country’s palm oil as is. However, there are still disconnects in  sustainable palm oil, especially in the financial aspects. Therefore, this research aims to identify significant disconnects and propose solutions within a financing context. The disconnects include the absence of mandatory policies for sustainable palm oil financing, limited adoption of sustainability policies by smaller financiers, concerns about ISPO robustness, inadequate financial incentives for smallholders in certification, challenges in accessing finance for smallholders, and administrative barriers to accessing replanting funds. To address these disconnects, the research proposes several solutions. First, to mandate sustainable palm oil financing in POJK 51 and the green taxonomy. Second, provide capacity building for local banks and mandate measures to gradually finance sustainable palm oil. Third, strengthening ISPO by adopting global measures, adopting robust means of verification, and implementing further requirements to enable traceability. Fourth, provide incentives for certification to smallholders, alongside expanding the CPO Fund’s role to help finance smallholder certification and legalization. Fifth, upscale schemes of step up loans and successful practices of plasma programs for smallholder palm oil. Sixth, simplify CPO Fund requirements for replantation. Overall, this research hopes to provide recommendations on governing sustainable palm oil through financing, particularly through insights on what policies are needed.