Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Yudisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Putra, Yuda Virdana
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA TENTANG HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP Putra, Yuda Virdana; Putra, Alif Arhanda
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v8i2.4751

Abstract

AbstractThe reality is that the environment is increasingly damaged by human actions.The environment is positioned as an object of exploitation: Mining the earthwithout control, deforesting without compromise, polluting water withoutcontrol, and other arbitrary actions. Violations of environmental norms result indisasters, both natural and man-made, and have cost many human lives. Thedestruction of the environment by a few people or companies has causedsuffering and human rights violations to the largest section of humanity. Theright to the environment is a basic human right that has been attached tohumans by nature, namely the rights that humans have as humans, which is agift from God. The right to a good and healthy environment as a human right hasbeen regulated in Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights(UDHR), African Charter on Human and People Rights, Article 21 (1);International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), Article1 (2); UN Resolution 1803 (XVII), December 14, 1962; UN Resolution 3281(XXIX), December 12, 1974; Agenda 21 of the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit.The right to a good and healthy environment in Indonesia has also beenregulated in the 1945 Constitution, MPR Decree No. XVII/MPR/1998, Law No.39/1999 on Human Rights, Law No. 32/2009 on Environmental Protection andManagement, and Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.Keywords: Indonesian Legal; Perspective; Right to the Environment
Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi Putra, Yuda Virdana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5015

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta mengeksplorasi peluang dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam konteks pengembalian keuangan negara tanpa menghapus pemidanaan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif melalui metode deduktif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa asas kemanfaatan memiliki relevansi penting dalam upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif, dengan menjadikan pengembalian keuangan negara sebagai orientasi utama. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan secara terbatas dan selektif dalam perkara korupsi yang memenuhi syarat tertentu, terutama dalam mendorong efektivitas penyelesaian perkara dan pemulihan kerugian negara. Namun, penerapan pendekatan ini harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip yuridis dan etis guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem hukum. Dengan demikian, penegakan hukum korupsi memerlukan strategi yang seimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Co-Authors Putra, Alif Arhanda