Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH PEMAHAMAN SAK ETAP DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI Tengko, Gabriela Masi; M. Rafael, Sarinah Joyce; Nawa Pau, Sarlin P.
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i1.2647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman SAK ETAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi di Kecamatan Langke Rembong. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh melalui survey kepada karyawan Koperasi di bagian keuangan sebanyak 46 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman SAK-ETAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi. Secara simultan Pemahaman SAK-ETAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU Lerek, Rosa da Lima H. T. T.; Nawa Pau, Sarlin P.; Angi, Yohana F.
Jurnal Disrupsi Bisnis Vol. 5 No. 6 (2022): Jurnal Disrupsi Bisnis
Publisher : Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/drb.v5i6.24590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten TTU secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling dengan jumlah responden 55 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA Asa, Thomas Richardson Freitas; Nawa Pau, Sarlin P.; Tefa, Siprianus G.
JURNAL AKUNTANSI : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Vol 14 No 1 (2026): JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/jak.v14i1.27510

Abstract

This study aims to examine "the influence of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Lakekun Village, Kobalima District, Malaka Regency". This study applies a quantitative approach with a survey method. Primary data were collected by distributing questionnaires to PBB taxpayers registered in Lakekun Village. The data analysis technique used was multiple linear regression with the help of SPSS analysis tools. The findings of this study Indicate that individually, tax socialization does not have a significant effect on taxpayer compliance, while tax awareness and sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions influence taxpayer compliance in paying PBB. This study is expected to be aconsideration for local governments in formulating tax policies, especially in efforts to improve PBB taxpayer compliance.