Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Endah Hartati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan Salsabilla, Denintya Indri; Endah Hartati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2009

Abstract

This study examines the regulations regarding a prenuptial agreement which contain agreements between husband and wife outside of provisions regarding the separation of assets. In marriage, apart from assets, there are also other personal matters that can be agreed upon, but the legal provisions only stipulate that a prenuptial agreement specifically concern about separation of assets. This study uses research methods with a qualitative approach and in its discussion uses a juridical-normative approach. The results of this study found that husband and wife agreements outside of assets can be made if necessary but are considered difficult to include in a prenuptial agreement. This is because there are several differences, so the way it made must also be differentiated.
Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Hubungan Saudara Sepersusuan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Anak yang Dilahirkan: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tembilahan No. 468/PDT.G/2023/PA.TBH Rizka Nadhira; Endah Hartati
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6179

Abstract

Marriage, as defined by the Marriage Law, is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family founded upon the belief in the One Almighty God. However, if a marriage does not fulfill the requirements for a valid marriage, it may be annulled. One of the grounds for annulment is the existence of a milk kinship between the husband and wife, which, under Islamic law, holds the same legal implications as a blood relationship. This research aims to analyze the case of marriage annulment adjudicated by the Religious Court of Tembilahan under Decision No. 468/Pdt.G/2023/PA.Tbh, due to the presence of a milk kinship between the spouses. It examines the legal consequences of the annulment on the civil status of the husband and wife and the legal implications for the status of children born from the marriage. Milk kinship constitutes a legitimate ground for annulling a marriage, which results in changes to the legal status of the spouses and the position of the children. The annulment of a marriage on the grounds of milk kinship restores the civil status of the husband and wife to their original state as though the marriage had not taken place. However, children born from such a marriage are still considered legitimate and retain all the rights associated with legitimate children.
Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut Pradana, Kevin Eka; Endah Hartati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.480

Abstract

Pernikahan merupakan salah satu prioritas bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) pernikahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah 48,46% (empat puluh delapan koma empat enam persen) dari seluruh penduduk Indonesia yang sudah menikah. Sedangkan, pada tahun yang sama, jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai 516 ribu kasus atau terdapat sekitar 1400 kasus baru setiap harinya. Tentunya tidak ada pasangan suami istri yang menginginkan perceraian, namun dengan banyaknya jumlah perceraian dan pernikahan yang ada di Indonesia, membuat perjanjian kawin menjadi sebuah opsi yang banyak digunakan oleh calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri dalam masa pernikahannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Notaris, sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian kawin perlu mengenali peran dan batasan kewajiban yang dimiliki dalam membuat perjanjian kawin tersebut.
Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris untuk Perkawinan Anak di bawah umur Haura Hafidzah Ariesya; Endah Hartati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4625

Abstract

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, salah satu unsur yang perlu dipenuhi adalah kecakapan. Namun, batas usia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan bervariasi. Artikel ini bertujuan untuk membahas ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pihak yang masih di bawah umur serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian kawin yang dibuat oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ada anak yang belum dewasa dan ingin menikah setelah memenuhi syarat usia, serta berniat membuat perjanjian perkawinan, mereka harus didampingi atau diwakili oleh orang tua atau wali. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua calon pengantin masih di bawah umur dan membuat perjanjian perkawinan tanpa keterlibatan orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Mereka hanya dapat menikah dengan pengaturan harta bersama secara otomatis, dan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian
Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan Salsabilla, Denintya Indri; Endah Hartati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2009

Abstract

This study examines the regulations regarding a prenuptial agreement which contain agreements between husband and wife outside of provisions regarding the separation of assets. In marriage, apart from assets, there are also other personal matters that can be agreed upon, but the legal provisions only stipulate that a prenuptial agreement specifically concern about separation of assets. This study uses research methods with a qualitative approach and in its discussion uses a juridical-normative approach. The results of this study found that husband and wife agreements outside of assets can be made if necessary but are considered difficult to include in a prenuptial agreement. This is because there are several differences, so the way it made must also be differentiated.
Co-Authors Haura Hafidzah Ariesya Pradana, Kevin Eka Rizka Nadhira Salsabilla, Denintya Indri