Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities
Resentia, Regina
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital Fadhlina, Amilah; Resentia, Regina; Devita, Devita; Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah; Hadiwibowo, Herpandu; Shafa Azzahra, Alicia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2280

Abstract

Negara Indonesia mengalami akselerasi digitalisasi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan finance technology yang semakin digunakan masyarakat menggeser perilaku konsumen pengguna layanan keuangan di Indonesia. Sebagaimana data Bank Indonesia per bulan April 2020 menyatakan bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat hingga 37,35%. Selaras dengan hal tersebut berbagai negara telah berupaya untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai efisiensi adanya transformasi digital yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perbankan dan sektor ekonomi nasional. CBDC diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah selayaknya uang kartal. Negara Indonesia belum memiliki regulasi terkait CBDC sehingga harus disusun regulasi yang mengakomodir perlindungan data pribadi nasabah ketika bertransaksi menggunakan Rupiah Digital. Hal tersebut mengingat kebocoran data pribadi yang terjadi di Bank Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74GB. Oleh karena itu diperlukan revisi undang-undang terkait dan pembentukan badan pengawas khusus Rupiah digital di dalam BSSN. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kesiapan regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme restorasi data pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pembentukan badan khusus akan lebih efektif diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan Rupiah Digital yang akan digunakan secara masif oleh masyarakat. Kemudian pada restorasi data oleh otoritas berwenang dilakukan dengan memperhatikan ‘right to be forgotten’ oleh korban kejahatan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Ius Constituendum Principle of Facing Notary in Making Authentic Deed In the Perspective of Virtual Electronics (Cyber Notary) Raditya, Ami; Resentia, Regina; Shafa Azzahra, Alicia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.555

Abstract

In terms of making authentic deeds in Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notary explains that the Notary must be physically present and sign the deed in the presence of the face and witnesses, this is the case when compared to common law and civil law countries that have implemented the concept of cyber notary, so how is the legal arrangement expected in the future for the office of notary in Indonesia. This writing uses normative legal research methods with a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results show that the legal regulation of the concept of facing a notary in making an authentic deed is contained in Article 15 Paragraph (1), Article 15 Paragraph (3), Article 16 Paragraph (1) Letter m, Article 16 Paragraph (7), Article 16 Paragraph (9), Article 39, Article 40 of Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notary. The concept of facing the making of authentic deeds in the future should be held electronically, taking into account, among others: being subject to and guided by the law, using digital signatures by applying cryptographic technology, authentication of two security keys supported by electronic certification organized by a third party, being responsible for issuing digital certificates, taking responsibility and proving the validity of an electronic document to be used as valid evidence and having a burden of proof that does not conflict with the provisions stipulated in the notary office law, the notary still reads the contents of the deed to the attendees.
Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital Fadhlina, Amilah; Resentia, Regina; Devita, Devita; Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah; Hadiwibowo, Herpandu; Shafa Azzahra, Alicia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2280

Abstract

Negara Indonesia mengalami akselerasi digitalisasi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan finance technology yang semakin digunakan masyarakat menggeser perilaku konsumen pengguna layanan keuangan di Indonesia. Sebagaimana data Bank Indonesia per bulan April 2020 menyatakan bahwa penggunaan layanan keuangan digital meningkat hingga 37,35%. Selaras dengan hal tersebut berbagai negara telah berupaya untuk mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai efisiensi adanya transformasi digital yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan perbankan dan sektor ekonomi nasional. CBDC diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang sah selayaknya uang kartal. Negara Indonesia belum memiliki regulasi terkait CBDC sehingga harus disusun regulasi yang mengakomodir perlindungan data pribadi nasabah ketika bertransaksi menggunakan Rupiah Digital. Hal tersebut mengingat kebocoran data pribadi yang terjadi di Bank Indonesia pada tahun 2022 mencapai 74GB. Oleh karena itu diperlukan revisi undang-undang terkait dan pembentukan badan pengawas khusus Rupiah digital di dalam BSSN. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kesiapan regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi mengenai mekanisme restorasi data pribadi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pembentukan badan khusus akan lebih efektif diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan Rupiah Digital yang akan digunakan secara masif oleh masyarakat. Kemudian pada restorasi data oleh otoritas berwenang dilakukan dengan memperhatikan ‘right to be forgotten’ oleh korban kejahatan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Co-Authors Devita Devita Fadhlina, Amilah Fatimahtazzuhrah Rukhsal Assegaf, Syarifah Hadiwibowo, Herpandu Raditya, Ami Shafa Azzahra, Alicia