<![CDATA[This article aims to elucidate the phenomenon of nepotism within the context of democracy, utilizing a qualitative research approach and a descriptive-analytical methodology based on a literature review. It addresses three primary issues: firstly, the construction of an ideal democracy; secondly, the impact of nepotism on the integrity of democracy; and thirdly, practical strategies for combating nepotistic practices. The study reveals that an ideal democracy should champion the principles of popular sovereignty, transparency, accountability, and meritocracy. However, nepotism undermines these principles by allocating positions and resources based on personal relationships rather than competence, reducing the quality of public policy and creating social disparities. It erodes public trust and inhibits citizen participation in the democratic process. Nepotistic practices contribute to political and economic stagnation and disrupt the equitable distribution of social justice, with long-term impacts such as the erosion of institutional integrity. This article recommends combating nepotism by implementing stringent anti-nepotism laws, strengthening independent oversight bodies, and using information technology to enhance transparency and accountability. Public education on integrity and professionalism is also emphasized as a means to raise awareness and reduce tolerance for nepotism. Overall, the article provides deep insights into how ideal democracy can be degraded by nepotism and offers concrete strategies to reinforce the foundations of democracy, ensure social justice, and support sustainable economic growth. Collective efforts to eradicate nepotism will not only strengthen democracy but also ensure that governance is more effective and fair. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena nepotisme dalam konteks demokrasi, dengan menggunakan studi kepustakaan berbasiskan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian yang dilakukakn secara deskriptif-analitik. Artikel ini menjelaskan tiga pokok masalah yang dikemukakan, pertama, konstruksi demokrasi ideal, kedua, dampak nepotisme terhadap integritas demokrasi, dan ketiga, strategi efektif untuk memerangi praktik nepotisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi ideal harus mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Namun, nepotisme mengancam prinsip-prinsip ini dengan mengalokasikan posisi dan sumber daya berdasarkan hubungan pribadi, bukan kompetensi, mengurangi kualitas kebijakan publik, dan menciptakan disparitas sosial. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi warga dalam proses demokratis. Praktik nepotisme menyebabkan stagnasi politik dan ekonomi serta mengganggu pemerataan keadilan sosial, dengan dampak jangka panjang berupa erosi integritas institusional. Artikel ini merekomendasikan untuk memerangi nepotisme dengan mengimplementasikan undang-undang anti-nepotisme yang ketat, penguatan lembaga pengawas independen, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan publik tentang integritas dan profesionalisme juga ditekankan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan mengurangi toleransi terhadap nepotisme. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana demokrasi yang ideal dapat terdegradasi oleh nepotisme dan menawarkan strategi konkret untuk memperkuat fondasi demokrasi, memastikan keadilan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya kolektif dalam memberantas nepotisme tidak hanya akan memperkuat demokrasi tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan berjalan lebeih efektif dan adil.]]>
