Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Dialektika Hukum
Mirza Djafar, Aureelia Nourani
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA DALAM BIDANG USAHA Mirza Djafar, Aureelia Nourani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.941

Abstract

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran yang besar dalam menunjang pemerintah dan pembangunan, sumber pendapatan terbesar negara didapatkan dari pajak, meskipun penerimaan pajak dinilai belum optimal, karena realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target pemerintah. 50% pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayar, artinya pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang stabilitas keuangan negara. Sebagian Undang – Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah memberi celah dan kesempatan kepada sejumlah pejabat korup untuk melakukan korupsi dan pemerasan untuk memperkaya diri mereka dan membuat orang miskin menjadi lebih miskin. Untuk itu penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Salah satu contohnya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 1 Huruf C, tertulis bahwa “Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam bidang perpajakan dan penerapannya dalam bidang usaha.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pasca Perusahaan Merger Mirza Djafar, Aureelia Nourani; Lie, Gunardi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1473

Abstract

There are still many violations of workers' or laborers' rights that they should receive in situations where a company is merging or merging where there is legal uncertainty in protecting workers or laborers from companies that are merging or merging in violation of the 1945 Law. The aim of this research is to conduct research regarding the rights of workers or laborers who experience unilateral termination of employment by companies carrying out a merger. The method used in this research is a normative legal method with secondary data collection techniques through literature study. The results of this research show that the implementation of a company merger (merger) has a legal impact on employees, one of the impacts that can be received by employees is the loss of their job. As regulated in legal regulations both in the Limited Liability Company Law and in the Employment Law which provides legal protection for employees. . If the company does not want to take responsibility, employees can sue the company either through litigation or non-litigation.
Co-Authors Lie, Gunardi