Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi
Anhesa Rinta Deidrayanti Putri
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tegal Periode 2020 - 2022) Anhesa Rinta Deidrayanti Putri; Ratna Sefitriya; Risma Wira Bharata
Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi Vol 1 No 3 (2023): Juli : Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jumia.v1i3.1520

Abstract

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pemeriksaan internal pelaksanaan keuangan yang ada di daerah selain mengawasi urusan kas atau uang, juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan dan pengelolaan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah melalui efektifitas dan efektivitasnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk laporan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akurat. Sampel pada penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal periode 2020 hingga 2022 dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dengan menghitung rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan. Pada rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum masuk dalam kategori sebagai daerah yang mandiri dikarenakan pada hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan rata-ratanya berada pada kategori rendah, ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tegal Periode 2020 - 2022) Anhesa Rinta Deidrayanti Putri; Ratna Sefitriya; Risma Wira Bharata
Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jumia.v1i3.1520

Abstract

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pemeriksaan internal pelaksanaan keuangan yang ada di daerah selain mengawasi urusan kas atau uang, juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan dan pengelolaan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah melalui efektifitas dan efektivitasnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk laporan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akurat. Sampel pada penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal periode 2020 hingga 2022 dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dengan menghitung rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan. Pada rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum masuk dalam kategori sebagai daerah yang mandiri dikarenakan pada hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan rata-ratanya berada pada kategori rendah, ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik.
Co-Authors Ratna Sefitriya RISMA WIRA BHARATA