Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia Ningsih, Shafa Aullyaa; M, Mas Ayu Amitah Tafida; Robbani, Muhammad Fatih; Pradana, Fania Putri
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 4 No 2: Nopember 2014
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v4i2.38933

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan isu yang menantang untuk diberantas di Indonesia, yang ditunjukkan dengan menurunnya kinerja upaya pemberantasan korupsi negara, yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi. Korupsi melanggar hakekat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi tiga kasus korupsi besar, yang menggarisbawahi perlunya tata kelola yang lebih baik dan kerangka hukum yang lebih baik untuk memerangi korupsi. Namun, penafsiran “ilegal” dalam tindak pidana korupsi masih menjadi polemik, dengan banyak perdebatan seputar istilah materil dan formil. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa konsep ilegalitas mencakup aspek materil dan formil, namun keputusan ini dianggap tidak mengikat oleh beberapa ahli hukum. Penerapan hukum melawan hukum perlu didasarkan pada asas legalitas untuk menghindari potensi penyalahgunaan, meskipun sangat bergantung pada diskresi hakim. Proses legislatif untuk memperbaiki kerangka hukum untuk memberantas korupsi memakan waktu, tetapi mengeksplorasi delik materiil untuk menangani kasus korupsi bisa menjadi jalan yang menjanjikan untuk dilakukan. Kata Kunci: Korupsi, Pidana, Delik Materiil
Peran Non Governmental Organization dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari Dhanti, Andhini Rachmah; Rezicha, Syeira; Pradana, Fania Putri; Navia, Faza Reta Rizqi; Wardania, Riska Puji
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 2: November 2013
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i2.38843

Abstract

Negara indonesia adalah negara hukum, sesuai dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI ) Tahun 1945 karena arti penting hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat indonesia . seperti yang kita ketahui segala perbuatan warga negara telah diatur oleh hukum yang terdiri dari aturan,ketentuan, serta seluruh peraturannya masing-masing membahas hukum di dalam hukum terdapat 2 bidang yaini hukum perdata dan hukum pidana , membahas hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan yang dilarang seperti contohnya tindak pidana . tindak pidana adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar suatu aturan dan tentunya di dalam suatu pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi . Saat ini yang sangat menjadi sorotan di negara indonesia sendiri adalah tindak pidana korupsi atau yang sering masyarakat menyebut nya “TIPIKOR “ seiring pergantian pemerintah tetap saja kalah dalam upaya memerangi korupsi . yang artinya, tindak pidana korupsi tidak berkunjung padam. Upaya pemerintah dan keseriusannya dalam memberantas korupsi hingga membentuk KPK ( komisi pemberantasan korupsi) dalam penelitian ini akan membahas tentang tindak pidana korupsi pada suatu kasus dan sanksi apa yang diberikan .