Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Beban Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) UP3 Banjarmasin Anwar, Hairul; Afna, Nurul
BIMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 1 No 2 (2022): BIMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digitalisasi beberapa karyawan dituntut untuk dapat memonitor pekerjaan di luar dari jam kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan karyawan tetap tersebut memiliki jumlah pekerjaan yang lebih banyak. Banyaknya beban kerja yang dirasakan oleh karyawan tetap berdampak pada penurunan kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan diperlukan untuk memberikan motivasi-motivasi kepada karyawan tetap agar kinerja karyawan berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner terhadap 73 orang karyawan sebagai responden dengan cara purposive sampling. Setelah dilakukan analisis data menggunakan regresi linear berganda terhadap beban kerja dan motovasi kerja sebagai variabel bebas serta kinerja karyawan sebagai variabel terikat didapatkan hasil secara parsial beban kerja signifikan berpengaruh negatif dengan kinerja karyawan yang artinya jika beban kerjanya bertambah maka kinerja karyawan akan menurun, sedangkan motivasi karyawan signifikan berpengaruh positif jika motivasi karyawan meningkat maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Serta kontribusi kedua variabel bebas dalam penelitian ini termasuk rendah yaitu sebesar 19,8% sedangkan sisanya 80,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.
IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY PT WOYLA ACEH MINERALS IN GEUMPANG DISTRICT ACCORDING TO THE CONCEPT OF MAQASID SYARIAH Afna, Nurul; Badri Hasan
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2025): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v9i2.290

Abstract

This research examines the functions and applications of corporate social responsibility (CSR) by PT Woyla Aceh Minerals in accordance with the principles of maqasid sharia. The implementation of CSR aims to have a positive impact on community development from moral, social, and other aspects through community participation; however, the application of CSR in the Geumpang sub-district has resulted in water pollution, environmental damage, the destruction of forest ecosystems, and agrarian conflicts. This study focuses on how the CSR implementation by PT Woyla Aceh Minerals can reduce the pollution impacts from gold mining exploration in Geumpang Subdistrict, as well as analysing the effectiveness and function of CSR implementation by PT Woyla Aceh Minerals in Geumpang sub-district from moral, social, and job creation aspects. This research employs qualitative research methods with an empirical juridical approach, which is a legal study that focuses on the direct application or implementation of normative legal provisions in cases or legal events occurring in the community. Data collection techniques included interviews with workers, community leaders, and relevant parties from PT Woyla Aceh Minerals. The results show that the CSR programme of PT Woyla Aceh Minerals has not fully met the strategic needs of the community, including increasing mineral resources, promoting sustainable economic development, and ensuring long-term preservation. Therefore, integrating maqasid sharia is proposed to ensure that CSR not only meets material aspects but also contributes to social and environmental welfare comprehensively and fairly. This research recommends that the government and law enforcement agencies do not grant operational permits to companies without oversight by related parties, by imposing strict sanctions and revoking licenses for irresponsible companies.