Agustin, Anggelia Dwi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Pola Kalimat pada Caption Resmi Kementerian Kesehatan dan Pertanian Agustin, Anggelia Dwi; Qodriah, Laelatul
KLITIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 5 No. 2 (2023): Klitika
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk mengangkat pola-pola kalimat pada caption resmi kementerian Kesehatan dan Pertanian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik pola-pola kalimat yang disusun sebagai caption Resmi Kementerian Kesehatan dan Pertanian. Pola kalimat ialah pola-pola kata dalam menyusun suatu kalimat. Pola kalimat memiliki 8 jenis pola, yaitu S-P, S-P-O, S-P-O-Pel, S-P-Pel, S-P-O-K, S-P-K, S-P-Pel-K, dan S-P-O-Pel-K. Metode yang digunakan penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Sumber dalam penelitian ini ialah caption dari akun Instagram resmi Kementerian Kesehatan dan Pertanian. Teknik analisis dilakukan melalui pendekatan Teori Struktur Kalimat (Syntax Theory) Noam Chomsky. Penelitian ini berhasil mengungkap perbedaan pola kalimat yang signifikan antara caption resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Kementerian Kesehatan cenderung menggunakan kalimat yang lebih formal dan informatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan faktual kepada masyarakat. Sisi lain menunjukkan Kementerian Pertanian lebih sering menggunakan kalimat yang persuasif dengan pendekatan emosional, yang bertujuan untuk membangun kedekatan emosional dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan. Perbedaan ini mencerminkan strategi komunikasi yang berbeda antara kedua kementerian, disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi masing-masing. Temuan ini menegaskan pentingnya pemilihan pola kalimat yang tepat dalam caption media sosial untuk mencapai efektivitas komunikasi yang diinginkan oleh lembaga pemerintah.