Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education And Research
Candra, Resi Apriani Hergita
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021: STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU - SIDOARJO Candra, Resi Apriani Hergita
Journal of Education and Research Vol. 2 No. 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : IKIP Widya Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56707/jedarr.v2i1.149

Abstract

Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi Dana Desa (kemudian disebut dengan DD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu mempresentasikan serta memberikan pemahaman mengenai proses penerapan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang berada di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Hasil peneiltian ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pengesahan dan penetapan LKPJ tahun 2021 Desa ketimang Kecamatan Wonoayu dimana terdapat beberapa unsur yang hadir yakni BPD (Badan Permusyawarahan Desa) yang diwakili Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD. Adapun keterlibatan BPD adalah dengan mengadakan sidang pleno BPD Ketimang dengan agenda pembahasan akhir pemberian laporan pertanggungjawaban peraturan desa terkait APBDes tahun 2021 dan menyetujui Perdes No. 1 Tahun 2022. Prinsip-prinsip dimensi akuntabilitas khususnya dalam dimensi akuntabilitas hukum yakni dalam pelaksanaannya mampu memberikan informasi penyelenggaran pemerintahan yang terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat serta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara propisonal dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan permerintahan serta tertuang jelas pada produk hukum yang dibuat oleh Pemerintahan desa.
Co-Authors