Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Yuris: Journal of Court and Justice Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Sholehuddin, M.
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Dalam Pengasuhan Sholehuddin, M.; Sulatri, Kristina; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.112

Abstract

Pelayanan sosial yang merupakan tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat digunakan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Orang tua dapat memberikan salah satu hak sipil paling mendasar kepada seorang anak dengan mendaftarkan kelahirannya. Hak sipil anak mencakup kebebasan-kebebasan penting termasuk hak atas akta kelahiran, hak untuk mengikuti sistem pendidikan, layanan  publik, dan akses terhadap layanan penyelamatan jiwa seperti bantuan sosial dan perawatan medis. Untuk memenuhi hak identitas anak dalam pengasuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak mempunyai kewajiban hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban tersebut dan mengeksplorasi dampak hukum yang mungkin timbul jika lembaga-lembaga tersebut gagal memenuhi kewajiban tersebut. Tipologi penelitian hukum normatif digunakan bersama dengan pendekatan perundang-undangan, dan sumber data sekunder berupa teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber datanya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengolah pendekatan pengumpulan data. Analisis deskriptif dan strategi penalaran formal dan argumentatif digunakan untuk menarik temuan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa LKSA bertugas mendaftarkan tanda pengenal anak pada instansi terkait. Apabila LKSA tidak menjunjung tinggi hak identifikasi anak, terdapat sanksi administratif.
THE LEGALITY PRINCIPLE IN PROTECTING THE INTERESTS OF VICTIMS IN ARTICLE 1, PARAGRAPH (1) OF THE CRIMINAL CODE Sari, Clara Mega Kharisma; Sholehuddin, M.
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 1 Issue 4 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v1i4.210

Abstract

The principle of legality is needed to prosecute acts that cause extraordinary harm to victims, which the action have not been or are not prohibited by criminal law. In Indonesia, the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) already has a draft for amendments to the previous article. In the 2010 Draft Law, the Criminal Code Bill still maintains the existence of the principle of legality as a fundamental principle for the enforceability of criminal law. This research aims to find out the implementation of legality principle in protecting the victims and perpetrators’ interest along with the right justice for the criminals. This research is normative legal research that aimed at legal concepts, statutory regulations, and other legal materials. This research is conceptual and statutory approach through Criminal Code (WvS), Criminal Procedure Code, and the 1945 Constitution to understand the basic concept of legality contained in Criminal Code article on law enforcement and justice. In this research, it found that the existence of legality principle is very necessary to protect citizens’ rights from arbitrary government in their decision-making. It can be concluded that the meaning contained in legality principle is to provide a protection for perpetrators from arbitrary authorities as well as a limiting function for government to not make decisions injudiciously. This means that the legality principle only regulates the relationship between the perpetrator and government, while the relationship between victim and government is not regulated in it that resulted in no protection for victims.
CRIMINAL POLICY IN LAW ENFORCEMENT RELATED TO MALPUBLIC ADMINISTRATION Sholehuddin, M.; Efendi, Jonaedi
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 1 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.688 KB) | DOI: 10.56943/jlte.v1i1.6

Abstract

The issue of penal politization has been cited by Dionysios Spinellis in his presentation concerning Top hat Crimes in Penal Law Summit XV of 1994. Application of penal law in the so called malpublic administration, refers to the three main issues in penal law. First, forms of malpublic administration acts which have been formulated as criminal act (criminalization process). Second, legal subjects that are liable for malpublic administration. Third, kinds and forms of sanctions applicable to the malpublic administration deeds (penalization process). Camus acknowledged justification of penalization to offender, but this penalization should not eliminate hir or her human power in obtaining new values  and new adaptation.
Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Dalam Pengasuhan Sholehuddin, M.; Sulatri, Kristina; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.112

Abstract

Pelayanan sosial yang merupakan tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat digunakan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Orang tua dapat memberikan salah satu hak sipil paling mendasar kepada seorang anak dengan mendaftarkan kelahirannya. Hak sipil anak mencakup kebebasan-kebebasan penting termasuk hak atas akta kelahiran, hak untuk mengikuti sistem pendidikan, layanan  publik, dan akses terhadap layanan penyelamatan jiwa seperti bantuan sosial dan perawatan medis. Untuk memenuhi hak identitas anak dalam pengasuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak mempunyai kewajiban hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban tersebut dan mengeksplorasi dampak hukum yang mungkin timbul jika lembaga-lembaga tersebut gagal memenuhi kewajiban tersebut. Tipologi penelitian hukum normatif digunakan bersama dengan pendekatan perundang-undangan, dan sumber data sekunder berupa teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber datanya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengolah pendekatan pengumpulan data. Analisis deskriptif dan strategi penalaran formal dan argumentatif digunakan untuk menarik temuan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa LKSA bertugas mendaftarkan tanda pengenal anak pada instansi terkait. Apabila LKSA tidak menjunjung tinggi hak identifikasi anak, terdapat sanksi administratif.
Co-Authors Efendi, Jonaedi Ismail, Yudhia Sari, Clara Mega Kharisma Sulatri, Kristina