Garuda - Garba Rujukan Digital

GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAK) DALAM UPAYA MENEKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Dewi, Suci Prasita; Purana, I Made Bramantya
Jurnal Konstituen Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i1.2702

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat No.70 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Keja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Pernikahan dini diharapkan dapat menekan angka Pertumbuhan penduduk dan paling terpenting kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk menuju Terwujudnya keluarga kecil Bahagia, sejahtera, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak. Melalui penelitian kualitatif induktif, artikel ini berupaya untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam proses implementasi perda tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas DP2KBB3A dan para stakeholder dalam mengatasi hambatan tersebut, dan pada kesimpulannya bahwa Program tersebut dianggap berhasil Dalam menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN Madjid, Udaya; Arijah, Andi Wardina; Dewi, Suci Prasita
Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i2.2948

Masih banyaknya kasus pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilain belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN (GISA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Aswatra, Muhammad Aldhietya; Dewi, Suci Prasita
Registratie Vol 2 No 1 (2020): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2564

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendataan kependudukan dalam Program GISA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru berdasarkan InstruksiMenteri Dalam Negeri Nomor 470/837 / SJ. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan sumber datanya bersumber dari data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau pengumpulan dokumen pendukung. Peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari sumber data yang diperoleh untuk dianalisis kemudian menggunakan triangulasi untuk keabsahan data dengan membandingkan data hasil wawancara dan pengumpulan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pendudukan kependudukan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan Indonesia (GISA) di Kota Banjarbaru telah sesuai dan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04/2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarbaru. Hal ini terlihat dari 16 program yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dimana 16 program tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan tugas pendataan kependudukan sesuai target semester I dan semester II dalam satu tahun yaitu program yang Yang diandalkan adalah LARI SAY (one day service selesai), Jebol Siskamling (Pengambilan Bola Sistem Rekaman Keliling), KTA (Administrasi Kampung Tertib), Katapelku Datang (KTP elektronik Datang ke sekolah) dll juga Berdasarkan hasil Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Gerakan Kesadaran Administrasi Kependudukan Indonesia (GISA) di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Banjarbaru adalah kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya manusia (Sumber Daya Manusia). ) yang melakukan pendataan kependudukan dan kurangnya dukungan anggaran o mengembangkan 16 program yang dimaksud oleh Pemerintah Daerah

ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH King, David; Dewi, Suci Prasita
Jurnal Konstituen Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v6i1.4711

Gender mainstreaming policies within the North Tapanuli Regency government, as stipulated in Regent Regulation No. 3 of 2019 concerning Gender mainstreaming, are considered inappropriate, especially within the scope of facilities and infrastructure that support work, especially for women. The percentage of female civil servants (PNS) is quite dominant in North Tapanuli but needs to be met with adequate facilities. Thus, this can have implications for peace, public order, and community protection in the North Tapanuli Regency local government. The purpose of this study was to analyze the extent of gender mainstreaming in regional development within the government of North Tapanuli Regency. The research method used in this study is qualitative research that produces descriptive data with an inductive approach, as for data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results obtained in this study are that the implementation of the policy has been running well, as expected so that civil servants in the Government of North Tapanuli Regency can feel a sense of security in expressing their work without being overshadowed by a sense of gender inequality. This is viewed from the human resources sector, namely, the availability of formations has been fulfilled. The employees of the state civil apparatus who oversee the field of gender mainstreaming come from educational backgrounds that are in line with gender mainstreaming, in addition to providing training and lifting knowledge about gender mainstreaming as an added value for Human Resources who are expected to be able to implement these policies within the government of North Tapanuli Regency. However, the sector of non-human resources (infrastructure, facilities, or budget) has been implemented. However, only some indicators are running well, namely in the budget sector, which still needs to be more. This has implications for the availability of facilities and infrastructure that are not gender-responsive, thus hindering the implementation of these gender mainstreaming policies. Keywords: Implementation, Gender Mainstreaming, Regional Development

GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAK) DALAM UPAYA MENEKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Dewi, Suci Prasita; Purana, I Made Bramantya
Jurnal Konstituen Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i1.2702

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat No.70 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Keja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Pernikahan dini diharapkan dapat menekan angka Pertumbuhan penduduk dan paling terpenting kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk menuju Terwujudnya keluarga kecil Bahagia, sejahtera, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak. Melalui penelitian kualitatif induktif, artikel ini berupaya untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam proses implementasi perda tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas DP2KBB3A dan para stakeholder dalam mengatasi hambatan tersebut, dan pada kesimpulannya bahwa Program tersebut dianggap berhasil Dalam menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN Madjid, Udaya; Arijah, Andi Wardina; Dewi, Suci Prasita
Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v4i2.2948

Masih banyaknya kasus pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilain belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19

ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH: (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA) King, David; Dewi, Suci Prasita
Jurnal Konstituen Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v6i1.4711

Gender mainstreaming policies within the North Tapanuli Regency government, as stipulated in Regent Regulation No. 3 of 2019 concerning Gender mainstreaming, are considered inappropriate, especially within the scope of facilities and infrastructure that support work, especially for women. The percentage of female civil servants (PNS) is quite dominant in North Tapanuli but needs to be met with adequate facilities. Thus, this can have implications for peace, public order, and community protection in the North Tapanuli Regency local government. The purpose of this study was to analyze the extent of gender mainstreaming in regional development within the government of North Tapanuli Regency. The research method used in this study is qualitative research that produces descriptive data with an inductive approach, as for data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results obtained in this study are that the implementation of the policy has been running well, as expected so that civil servants in the Government of North Tapanuli Regency can feel a sense of security in expressing their work without being overshadowed by a sense of gender inequality. This is viewed from the human resources sector, namely, the availability of formations has been fulfilled. The employees of the state civil apparatus who oversee the field of gender mainstreaming come from educational backgrounds that are in line with gender mainstreaming, in addition to providing training and lifting knowledge about gender mainstreaming as an added value for Human Resources who are expected to be able to implement these policies within the government of North Tapanuli Regency. However, the sector of non-human resources (infrastructure, facilities, or budget) has been implemented. However, only some indicators are running well, namely in the budget sector, which still needs to be more. This has implications for the availability of facilities and infrastructure that are not gender-responsive, thus hindering the implementation of these gender mainstreaming policies. Keywords: Implementation, Gender Mainstreaming, Regional Development

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search