Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank Najah, Lathifatun; Nurhasanah, Vidiawati; Rayana, Nugrahati Audia; Sapitri, Nopi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Actio Pauliana pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum pastinya dinyatakan oleh pengadilan niaga karena telah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 41 dan 42 UU kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif ku.alitatif. Dimana peneliti mengumpulkan data-data atas penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel dan referensi lainnya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya curator atas kasus penyitaan rumah oleh bank. Penerapan aspek tindakan paulian harus memperhatikan aspek perbuatan terlarang. pada hakikatnya seorang debitur bisa melaksanakan apa yang telah diuraikan pada teori perbuatan salah satunya adalah melakukan perbuatan yang dinilai buruk atau tidak baik. Dalam pasal ini debitur telah melanggar tanggung jawab atas kegiatan usahanya sendiri. pasal ini juga menyatakan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab serta debitur juga mempunyai badan hukum yang berwenang dalam mengatur segala kepemilikan perusahaan atau perlakuan yang melanggar hukum. kemudian alasan kedua yaitu debitur telah melanggar hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang debitur karena telah mengalihkan aset yang bukan dimilikinya.
Kraton Tegal Flats and the Struggle for Equal Housing Rights in Urban Indonesia Rayana, Nugrahati Audia
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 2 No. 1 (2025): March, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v2i2.31098

Abstract

This article discusses the role of Kraton Flats in Tegal City as an effort to provide housing rights that are equal to those of the lower class (MBR). In the context of urbanization, limited land, and social inequality, the construction of flats is an alternative solution that not only answers the need for housing, but also strengthens the dimensions of social justice and inclusion of urban space. Through a normative legal approach, this article analyzes how flats function as a state instrument in carrying out the constitutional mandate to provide decent, safe, and affordable housing. Kraton Flats provide basic facilities, collective living spaces, and access to social and economic services, which encourage an increase in the quality of life of its residents. However, its effectiveness is influenced by a number of supporting factors such as policy support, infrastructure quality, and citizen participation. On the other hand, there are also challenges that need to be overcome, including limited maintenance budgets, weak literacy of residents regarding rights and obligations, and social conflicts between residents. Therefore, a community-based management strategy and sustainable policies are needed so that flats truly represent the right to fair and humane housing amidst urban dynamics.