Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Diponegoro Private Law Review Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Azizah, Shafiyah Nur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua Meyda, Adinda Crysanti; Wiratama, Risky Aji Yudha; Azizah, Shafiyah Nur; Azka, Syahna Hanani
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 mengatur tentang jaminan dan fidusia di bidang keuangan yang juga berlaku dalam pembiayaan pinjaman kendaraan bermotor roda dua. Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi wanprestasi oleh peminjam dengan mengamankan hak kreditor atas kendaraan yang dijaminkan sebagai jaminan untuk pembayaran pinjaman. Undang-undang ini juga menyediakan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika terjadi sengketa terkait jaminan fidusia. Namun, sebaiknya peminjam memahami dengan baik ketentuan dan implikasi dari jaminan fidusia sebelum menyetujui untuk memberikan jaminan tersebut.Kata kunci : Jaminan Fidusia, Kreditor, Wanprestasi
Pengaruh Kemajuan Pembangunan Negara Dalam Defisit APBN Pada Tahun 2022 Azizah, Shafiyah Nur; Maulana, Livia Putri
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.7809

Abstract

Kemajuan suatu negara tidak luput dari dari pengeluaran dan pendapatan suatu negara. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan penyelenggara anggaran negara. Namun pada tahun ini terjadi defisit atau pengurangan anggaran APBN salah satunya disebabkan oleh ketidakseimbangan antar pesatnya perkembangan negara indonesia dan pendapat nasional. Dengan makalah ini, kami akan membahas bagaimana dampak dari kemajuan untuk negara yang masih belum mencapai stabilitas dalam ranah anggaran. Dimana kemajuan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari cara agar suatu negara bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji anggaran negara yang masih banyak ketimpangan dalam pemerataan APBN yang hanya terpacu pada pemerintah pusat dengan pengeluaran yang lebih besar dalam pembangunan serta mengkaji anggaran APBN sehingga tidak lagi terjadi penggelapan dana yang mengatas namakan publik. Metode penelitian yang kami peroleh menggunakan teknik kualitatif dengan mengumpulkan data -data yang ada di dalam internet, dan hasil dari konferensi pers APBN. Dengan adanya kenaikan pengeluaran maka melakukan pembatasan atas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan atas permintaan dan jasa yang diberikan. 
Analysis of Land Ownership Transfer to a Legal Entity Based on Tanah Grogot Court Decision No. 26/Pdt.G/2022/PN Tgt Azizah, Shafiyah Nur
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.26849

Abstract

This study examines the implementation of land ownership transfer to a legal entity based on the Decision of the Tanah Grogot District Court Number 26/Pdt.G/2022/PN Tgt. The research focuses on the gap between the legal authority of the court ruling and its practical implementation. The research method uses an empirical juridical approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the cooperative, as the plaintiff, faced both administrative and social obstacles such as the absence of authentic deeds, uncooperative defendants, weak interagency coordination, and technical issues at the Land Office. Although the court decision has permanent legal force, the land transfer process cannot proceed due to unfulfilled administrative requirements. As a solution, the cooperative filed for real execution and used the court ruling as a legal basis to apply for Building Use Rights (HGB) or Usage Rights (HP) over the land. This study recommends strengthening institutional coordination, imposing sanctions on non-compliant parties, and digitizing land records. Thus, the implementation of court rulings in land disputes can effectively ensure legal certainty and protection for legal entities.
Co-Authors Azka, Syahna Hanani Maulana, Livia Putri Meyda, Adinda Crysanti Wiratama, Risky Aji Yudha