Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Regulasi Sanitasi Proyek Pembangunan Jamban bersih: Berlandaskan Tujuan Open Defecation Free (ODF) (Studi Kasus di Desa Sidokerto) Nugroho Aryo Bimo; Sabila Alisa Nurlaili; Ubaidillah Kamal
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1427

Abstract

Abstract. The initiatives undertaken in this article aim to improve the quality of life of the community through the provision of adequate sanitation facilities. Sidokerto Village, located in Buduran District, Sidoarjo Regency, faces major challenges in terms of sanitation and availability of clean water. With a population of around 11,824 people or 3,497 families, this project targets an increase in the number of families who have healthy latrines from 99.57% to 99.80%. This community service activity involves surveys, discussions with village officials, and the construction of septic tanks in residents' homes as well as the renovation and construction of bathrooms and latrines in public facilities. Obstacles such as rocky soil conditions become obstacles in the installation of deeper septic tanks. However, with structured implementation methods and community cooperation, this project contributes to the achievement of a healthy environment and Open Defecation Free (ODF). The method used in this study is the normative juridical method. Keyword : Sanitation, Open Defecation Free, Community Participation Abstrak. Inisiatif yang dilakukan dalam artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Desa Sidokerto, yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menghadapi tantangan besar dalam hal sanitasi dan ketersediaan air bersih. Dengan populasi sekitar 11.824 jiwa atau 3.497 keluarga, proyek ini menargetkan peningkatan jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat dari 99,57% menjadi 99,80%. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan survei, diskusi dengan perangkat desa, dan pembangunan septic tank di rumah warga serta renovasi dan pembangunan kamar mandi dan jamban di fasilitas umum. Kendala seperti kondisi tanah yang berbatu menjadi hambatan dalam pemasangan septic tank yang lebih dalam. Namun, dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan kerjasama masyarakat, proyek ini berkontribusi pada pencapaian lingkungan yang sehat dan Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kata kunci: Sanitasi, Bebas Buang Air Besar, Partisipasi Masyarakat
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAM: STUDI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Muhammad Noval Firmanzia; Nugroho Aryo Bimo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi hukum terkait kebiri kimia dalam hukum positif Indonesia serta implementasi sanksi tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat adanya 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga November 2023, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak selama periode tersebut. Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan multi-dimensi dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemberlakuan sanksi pidana yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap situasi sosial tertentu dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, penerapan hukuman kebiri masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, terutama terkait dengan pelaku kejahatan seksual dewasa. Hukuman kebiri umumnya menjadi pilihan terakhir untuk pelaku pedofilia, dan tidak berlaku untuk pelaku di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pemberian hukuman kebiri merupakan keputusan yang terserah pada hakim, bukan suatu kewajiban.