Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN LIMBAH B3 DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Ayu Nabila Kusuma
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i4.2062

Abstract

Abstrak. The environment is a meeting place for every living creature, including humans with humans, humans with plants, humans with animals, humans with nature, and even humans with inanimate objects. Environmental health is a right of every human being and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as stated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, meaning there are principles that are non-discriminatory, participatory, and sustainable. The management of environmental health is actually inseparable from the very complex role of the government, one of which is the role of public health or what is called the Health Department. Hospitals generally support development in the health sector, meaning that hospitals are public facilities where sick and healthy people gather, which can potentially cause environmental pollution, health disturbances, and serve as places for disease transmission. This is because hospitals are public administrative organizations that have a great responsibility for public health services that are organized and accounted for by the government. This study uses a normative juridical method. This legal research approach is through a statutory approach and a conceptual approach. Keywords: Hazardous Waste, Hazardous Waste Management, and Hazardous Waste Processing Services Abstrak. Lingkungan merupakan tempat pertemuan antara setiap makhluk hidup, baik manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, manusia dengan alam, dan manusia dengan benda mati sekalipun. Kesehatan lingkungan merupakan hak setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya terdapat asas yang non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Pengelolaan kesehatan lingkungan sebenarnya tidak lepas dari peran pemerintah yang sangat kompleks, salah satunya adalah peran dari kesehatan pemerintah atau yang disebut dengan Dinas Kesehatam. Rumah sakit pada umumnya merupakan salah satu penunjang pembangunan di bidang kesehatan, artinya rumah sakit merupakan fasilitas umum, tenpat berkumpulnya orang sakit dan orang sehat yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan sebagai tempat penularan penyakit. Hal ini dikarenakan rumah sakit merupakan organisasi administrasi publik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan yang diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kata Kunci: Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3, dan Jasa Pengolah Limbah B3
Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Ayu Nabila Kusuma; Baidhowi Baidhowi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i4.5046

Abstract

Abstract. Bank Syariah Indonesia (BSI) as a sharia-based financial institution has an important role in providing banking services in accordance with Islamic principles. However, in practice, various cases involving BSI, such as service system disruptions, alleged breach of contract, and unclear customer protection, are often of public concern. This study aims to analyze cases involving BSI from the perspective of sharia economic law, with a focus on legal protection for customers. The approach used in this study is normative by examining sharia banking regulations in Indonesia, the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the principles of sharia maqashid that are oriented towards justice and the welfare of the people. Keywords: Bank Syariah Indonesia, Islamic economic law, customer protection, Islamic maqashid, Islamic banking regulations. Abstrak. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan berbasis syariah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus yang melibatkan BSI, seperti gangguan sistem layanan, dugaan wanprestasi akad, serta ketidakjelasan perlindungan nasabah, sering kali menjadi perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus yang melibatkan BSI dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan mengkaji regulasi perbankan syariah di Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta prinsip-prinsip maqashid syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat. Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, hukum ekonomi syariah, perlindungan nasabah, maqashid syariah, regulasi perbankan syariah.