Dini, Hakimah Nurazmina
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA Ropei, Ahmad; Dini, Hakimah Nurazmina
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.27462

Abstract

Electronic court or E-Court has become one of the latest innovations in the justice system. Through electronic case administration services, E-Court aims to overcome obstacles in the judicial process and realize a simple, fast, and cheap court. The use of information technology allows litigants to access the court online, reducing delays, minimizing physical presence, and increasing interaction with court officials. Regulations such as Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 provide a legal foundation for the use of technology in case and court administration. However, it is important to maintain accuracy, precision and fairness in the judicial process. Evaluation of the effectiveness of E-Court implementation needs to be done to ensure optimal service for justice seekers. Electronic court through E-Court brings significant potential benefits in increasing accessibility to the court and accelerating case settlement while still paying attention to aspects of justice. The author conducts research using normative legal research methods. Where normative legal research is legal research that focuses on rules or principles in the sense that the law is conceptualized as norms or rules sourced from laws and regulations, court decisions, and doctrines from leading legal experts.Pengadilan elektronik atau E-Court telah menjadi salah satu inovasi terkini dalam sistem peradilan. Melalui layanan administrasi perkara secara elektronik, E-Court bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan dan mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, dan murah. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan para pihak yang berperkara untuk mengakses pengadilan secara online, mengurangi keterlambatan, meminimalkan kehadiran fisik, dan meningkatkan interaksi dengan aparat pengadilan. Regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi dalam administrasi perkara dan persidangan. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan E-Court perlu dilakukan untuk memastikan layanan yang optimal bagi pencari keadilan. Pengadilan elektronik melalui E-Court membawa potensi manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas ke pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau asas-asas hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikemukakan oleh para pakar hukum terkemuka.
PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA Ropei, Ahmad; Dini, Hakimah Nurazmina
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.27462

Abstract

Electronic court or E-Court has become one of the latest innovations in the justice system. Through electronic case administration services, E-Court aims to overcome obstacles in the judicial process and realize a simple, fast, and cheap court. The use of information technology allows litigants to access the court online, reducing delays, minimizing physical presence, and increasing interaction with court officials. Regulations such as Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 provide a legal foundation for the use of technology in case and court administration. However, it is important to maintain accuracy, precision and fairness in the judicial process. Evaluation of the effectiveness of E-Court implementation needs to be done to ensure optimal service for justice seekers. Electronic court through E-Court brings significant potential benefits in increasing accessibility to the court and accelerating case settlement while still paying attention to aspects of justice. The author conducts research using normative legal research methods. Where normative legal research is legal research that focuses on rules or principles in the sense that the law is conceptualized as norms or rules sourced from laws and regulations, court decisions, and doctrines from leading legal experts.Pengadilan elektronik atau E-Court telah menjadi salah satu inovasi terkini dalam sistem peradilan. Melalui layanan administrasi perkara secara elektronik, E-Court bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan dan mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, dan murah. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan para pihak yang berperkara untuk mengakses pengadilan secara online, mengurangi keterlambatan, meminimalkan kehadiran fisik, dan meningkatkan interaksi dengan aparat pengadilan. Regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi dalam administrasi perkara dan persidangan. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan E-Court perlu dilakukan untuk memastikan layanan yang optimal bagi pencari keadilan. Pengadilan elektronik melalui E-Court membawa potensi manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas ke pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau asas-asas hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikemukakan oleh para pakar hukum terkemuka.