Juwita Agustin Br Tobing, Septy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Initiating Mental Health Services for Youth Involved in the Juvenile Justice System in Indonesia: Lessons from the US Systems of Care Juwita Agustin Br Tobing, Septy
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.11

Abstract

The children’s mental health service has become an inseparable part of the juvenile justice system in developed countries. The United States has successfully reformed the children’s mental health system by utilizing the systems of care framework, embracing its principles and values in the juvenile’s mental health treatments. In contrary, Indonesia as a developing country is still struggling with finding the directions and determining the mental health services framework to design mental health programs, policies, treatments, and services. The juvenile justice system in this country even has no concept of the importance of providing the mental health services for the juveniles. Therefore, this paper aims to examine and to explain the possible efforts that can be implemented in Indonesia by learning from the systems of care practice in the US related to the juvenile mental health services. [Pelayanan kesehatan mental anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan bagi remaja di negara maju. Amerika Serikat telah berhasil mereformasi sistem kesehatan mental anak dengan memanfaatkan kerangka berpikir sistem perawatan (systems of care), menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkanding di dalamnya dalam perawatan kesehatan mental remaja. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara berkembang masih berjuang untuk menemukan arah serta menentukan kerangka berpikir pelayanan kesehatan mental untuk digunakan dalam menyusun program, kebijakan, perawatan, dan pelayanan kesehatan mental. Sistem peradilan bagi remaja di negara ini bahkan tidak menyebutkan konsep tentang pentingnya menyediakan pelayanan kesehatan mental bagi remaja. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan upaya yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan belajar dari praktek sistem perawatan di Amerika Serikat terkait dengan layanan kesehatan mental remaja.]
The Diversion Program Implementation Under the Juvenile Justice System Act in Indonesia: What Works, What Does Not? Juwita Agustin Br Tobing, Septy
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v2i1.12

Abstract

The Juvenile Justice System Act of Indonesia No 11 year 2012 that has been implemented in 2013 has brought some changes in how the criminal justice institutions in Indonesia managed the juvenile cases, including the correctional system. One of the most prominent things exhibited in this Act is the diversion program for juvenile offender as it would help to minimize the number of juvenile imprisonment and prevent them away from the juvenile court process. However, for the first five years of the implementation of this Act, there had no evaluation on how this diversion program had been carried out. This study aims to portray the effectiveness of the diversion programs based on the perceptions of 101 probation and parole officers in Indonesia who are involved in this study. The study result will help the practitioners and also the related stakeholders to improve the implementation of the diversion program. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diimplementasikan pada tahun 2013 telah membawa sejumlah perubahan terkait bagaimana lembaga penegakan hukum di Indonesia menangani tindak pidana di bawah umur, termasuk sistem pemasyarakatan. Salah satu kebijakan yang paling menonjol yang diatur dalam undang-undang ini adalah program diversi bagi pelaku remaja, yang dapat membantu mengurangi jumlah pemenjaraan anak di bawah umur dan mencegah mereka menjalani proses sidang pengadilan remaja. Namun, selama lima tahun pertama implementasi kebijakan ini tidak pernah ada evaluasi mengenai pelaksanaan program diversi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan efektivitas program diversi berdasarkan persepsi 101 orang Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia yang dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini akan membantu para praktisi dan pemangku kepentingan (stakeholder) lain untuk memperbaiki implementasi program diversi.]